Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
2019-06-24 17:49:12
 

Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dan Juru bicara Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengingatkan kembali arahan capres 02, Prabowo untuk pendukungnya menerima dan menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK akan menyampaikan keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan sebelumnya dari Jumat (28/6) mendatang dikabarkan menjadi hari Kamis (27/6) nanti.

"Pertanyaan Pak Prabowo jelas ya bahwasanya kita mengimbau masyarakat, pendukung publik untuk menghormati keputusan MK," ujar Koordinator Jurubicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (24/6).

Dahnil pun mengajak para pendukung dan relawan Prabowo-Sandi banyak berdoa supaya majelis hakim MK dapat membuat keputusan terbaik untuk rakyat Indonesia.

"Kita doakan keputusan-keputusan itu agar kemudian paradigma hakim itu bukan lagi paradigma mahkamah kalkulator tapi paradigmanya progresif substantif," harapnya.

Dalam tahap persidangan PHPU selama sepekan lalu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi yang dihadirkan BPN selaku pemohon.

Sementara termohon, KPU tidak mengajukan saksi fakta, hanya dua orang ahli di mana salah seorang di antaranya melalui keterangan tertulis. Juga dari pihak terkait, TKN Jokowi-Maruf menghadirkan masing-masing dua saksi fakta dan dua ahli.(wv/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
  Langkah Kuda Hitam Mega
  Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
  Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
  Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
 
ads1

  Berita Utama
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota

Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2