BeritaHUKUM.com

CINA, Berita HUKUM - Pemerintah China disebut 'menggunakan' undangan bagi wartawan asing ke Xinjiang untuk mengontrol narasi pemberitaan tentang perlakuan yang dialami minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Kesimpulan ini tercantum dalam laporan yang dikeluarkan oleh Federasi Wartawan Internasional (IFJ).

Dokumen itu menyebut undangan bagi wartawan asing, baik dari negara Muslim maupun non-Muslim, untuk meliput ke Xinjiang adalah bagian dari upaya "melawan" pemberitaan gencar media internasional soal perlakuan buruk yang dialami warga Muslim Uighur.

Berbagai organisasi hak asasi manusia menyatakan setidaknya satu juta warga Uighur dimasukkan secara paksa ke kamp-kamp indoktrinasi.

Banyak pihak mengatakan kamp ini tak ubahnya seperti tempat "untuk mencuci otak".

Pernyataan tentang kamp-kamp indoktrinasi tersebut ditolak oleh pemerintah di Beijing yang bersikukuh bahwa warga Muslim Uighur ini "mengikuti pendidikan vokasi".

Duta besar China di London, Liu Xiaoming, dalam wawancara dengan BBC mengatakan "tidak ada kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang".

Ia juga mengatakan tuduhan adanya perlakuan buruk terhadap warga Muslim Uighur "adalah tuduhan yang tidak berdasar".

Pengamat dari S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, di Singapura, Michael Raska, kepada wartawan BBC News Indonesia, Mohamad Susilo, mengatakan strategi pemerintah China dalam upaya mengontrol narasi pemberitaan tentang Muslim Uighur tidak terlalu efektif di tengah berlanjutnya tekanan internasional.

Undangan liputan dari Beijing

Undangan liputan ke Xinjiang — Keterangan gambar,

Olsi Jazexhi merekam dan mengunggah video tanya jawabnya dengan warga Uighur yang berada di kamp reedukasi di Xinjiang.

IFJ mengatakan dalam satu dekade terakhir Beijing mencoba untuk masuk ke ekosistem berita global, dengan menerapkan strategi yang canggih dan sistematis dengan tujuan untuk menaikkan citra China di panggung internasional dengan mendistribusikan berita-berita positif.

Strategi diterapkan antara lain dengan mengundang para wartawan asing untuk melakukan liputan dan diskusi di China.

Para wartawan ini berasal dari berbagai negara di mana pemerintah yang berkuasa digambarkan represif atau dari negara yang pemerintahannya tidak bisa menjalankan tugas secara efektif.

Para wartawan biasanya diajak berkeliling dan mengunjungi zona-zona teknologi dan pabrik-pabrik yang memiliki fasilitas canggih.

Undangan juga dikirim ke wartawan dari negara-negara yang punya populasi Muslim.

Dalam survei IFJ, seorang wartawan dari Mindanao, Filipina, diajak ke Xinjiang untuk diperlihatkan keindahan alam dan bagaimana pemerintah berupaya untuk "menumpas teroris".

Tema lain yang ditawarkan pemerintah China saat mengundang wartawan asing ke Xinjiang, kata IFJ, adalah bagaimana Beijing menjadikan kawasan Xinjiang sebagai daerah tujuan wisata dan kisah sukses pembangunan ekonomi di kawasan ini.

Strategi ini berhasil. IFJ mencatat, artikel-artikel yang ditulis oleh wartawan asing yang diundang pemerintah China ke Xinjiang "menuduh media Barat menurunkan berita-berita palsu soal Xinjiang".

Strategi lain yang diterapkan adalah dengan mengundang para wartawan senior untuk berkunjung ke Xinjiang, namun undangannya bukan berasal dari pejabat resmi.

Menurut IFJ, undangan ini dikirim oleh para pengusaha yang punya kepentingan bisnis yang besar. IFJ mengatakan para pengusaha ini bertindak sebagai "kepanjangan tangan" dari pemerintah.

Tujuan akhir dari strategi ini membentuk kembali lanksap berita global dengan narasi yang lebih bersahabat terhadap China.

Kisah wartawan asing yang kritis terhadap China

Salah satu wartawan yang diundang ke Xinjiang adalah wartawan lepas Albania-Kanada, Olsi Jazexhi.

Bersama 19 wartawan dari 16 negara, Jazexhi terbang ke Xinjiang pada Agustus 2019. Undangan untk Jazexhi dikeluarkan oleh kedutaan besar China di ibu kota Albania, Tirana.

Latar belakangnya sebagai ahli sejarah membuat Jazexhi tidak begitu saja menerima informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah China soal warga Muslim Uighur di Xinjiang.<

"Selama kunjungan di Xinjiang dan setelah kunjungan ini, saya membuat beberapa video dan artikel untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional, bagaimana China beruapa menumpas Uighur dan kelompok-kelompok Muslim lain di Xinjiang," kata Jazexhi dalam satu video.

"(Saya ingin menunjukkan bagaimana) China menggunakan kamp-kamp reedukasi, yang di Barat yang kami menyebutnya kamp konsentrasi, untuk menghancurkan identitas keislaman warga di Xinjiang," katanya.

Ia menggambarkan apa yang dilakukan Beijing terhadap warga Muslim di Xinjiang adalah "genosida budaya".

Jazexhi mengunggah video di YuoTube wawancaranya dengan beberapa warga Muslim Xinjiang yang diharuskan masuk ke pusat-pusat reedukasi, yang menurutnya adalah kamp konsentrasi.

Perempuan Muslim bernama Kurikumal Maula Turdi kepada Jazexhi mengatakan bahwa ia dikirim ke kamp reedukasi karena pada 2014 ia mengikuti kelas Quran.

Di kamp ini, ia diberi pemahaman bahwa "meyakini adanya Tuhan adalah kekeliruan".

Tokniaz mendekam di pusat reedukasi karena melihat video soal kewajiban bagi Muslim untuk menjalankan salat lima waktu.

Bantahan para pejabat China

Keterangan gambar,

Dubes Liu Xiaoming menegaskan tidak ada kamp konsentrasi ataupun penyiksaan di Xinjiang. Ia mengeklaim warga Muslim 'hidup bahagia'.

Para pejabat China menggambarkan video dan laporan yang ditulis oleh Jazexhi sebagai "kebohongan".

Seorang pejabat Xinjiang, seperti dikutip media China Global Times mengatakan Jazexhi menyebar "hoaks dan apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan etika wartawan yang profesional".

Dikatakan bahwa Jazexhi "mengabaikan fakta dan terus saja menyebar informasi bohong ke publik".

Pejabat di Xinjiang ini mengatakan "para wartawan lain yang satu rombongan dengan Jazexhi (yang diundang pemerintah China) semuanya menulis hal-hal yang benar tentang Xinjiang".

Perwakilan pemerintah China untuk PBB mengatakan sejak akhir 2018, hampir 1.000 orang dari lebih 90 negara mengunjungi Xinjiang, termasuk utusan diplomatik, pejabat resmi dari organisasi internasional dan media.

Dikatakan, "mereka semua mengakui langkah deradikalisasi yang diambil otoritas di Xinjiang, seperti pendidikan vokasi dan program pelatihan, telah memberi kontribusi penting bagi upaya internasional untuk memerangi terorisme dan ekstremisme".

Menurut pemerintah China, "upaya jahat Jazexhi untuk mendiskreditkan Xinjiang tidak akan berhasil".

Duta besar China di London, Liu Xiaoming, mengklaim, terkait Xinjiang "badan-badan intelijen Barat terus saja mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang keliru tentang China".

Ia menolak tuduhan telah terjadi perlakuan buruk atau pembersihan etnis terhadap warga minoritas Muslim di Xinjiang.

Dalam acara BBC yang dipandu Andrew Marr, Dubes Liu Xiaoming, mengatakan "dalam 40 tahun terakhir, populasi di Xinjiang naik dua kali lipat".

"Populasi di Xinjiang naik dua kali lipat, jadi jelas tidak ada pembatasan populasi, tidak ada aborsi paksa, dan sejenisnya" kata Liu Xiaoming.

Saat ditunjukkan video seorang perempuan Uighur yang mengaku dirinya dan sejumlah perempuan lain dipaksa untuk menjalani prosedur agar tak memiliki anak, Liu Xiaoming mengatakan, "Tidak ada sterilisasi paksa secara masif terhadap para perempuan Uighur di China. (Kalau ada tuduhan itu, maka itu) tidak sesuai kenyataan."

"Kebijakan pemerintak sangat tidak membolehkan praktik semacam ini. Namun tentu saja, mungkin saja ada satu dua kasus ini di lapangan," kata Liu Xiaoming.

"Kebijakan kami adalah, kami memperlakukan semua etnis secara setara," tambahnya.

Ia mengeklaim "tidak ada kamp konsentrasi, tidak ada penyiksaan, dan warga Uighur hidup dengan bahagia di Xinjiang".

Dampaknya 'terbatas'

Michael Raska, Pengamat dari S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, di Singapura, mengatakan upaya China mempengaruhi narasi di lanskap pemberitaan global menguikuti konsep "Tiga Perang".

Konsep ini, kata Raska, didasarkan pada penerapan tiga hal sekaligus.

Yaitu, operasi psikologis strategis yang terkoordinasi, manipulasi media baik secara terbuka maupun rahasia, dan perang hukum yang ditujukan untuk memanipulasi strategi, kebijakan, dan persepsi dari audiens yang menjadi sasaran di luar negeri.

"Ketiga strategi ini jelas terlihat dalam upaya China mengontrol dan membentuk narasi tentang 'kam-kamp reedukasi' bagi warga Uighur di Xinjiang, termasuk dengan memanipulasi pers asing," kata Raska kepada BBC News Indonesia.

Raska mengatakan efektivitas dari strategi-strategi ini "terbatas di tengah makin besarnya tekanan masyarakat internasional terhadap China".(BBC/bh/sya)