Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Bawaslu
Bawaslu: Politik Uang Dapat Dilaporkan Saat Pemungutan Suara
2017-10-25 15:05:58
 

Ilustrasi. Logo baru merupakan simbol semangat Bawaslu dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk mengawasi Pemilu dan semangat penegakan keadilan Pemilu. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.(Foto: Istimewa)
 
KUPANG, Berita HUKUM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, mengatakan laporan dugaan praktek politik uang yang dilakukan oknum tertentu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari pemungutan suara.

"Mulai Pemilu mendatang, dugaan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dapat dilaporkan selambat-lambatnya pada saat hari H pemungutan," kata Abhan di Kupang, Rabu (25/10).

Ia mengatakan hal itu terkait perubahan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 13 Tahun 2016 mengenai laporan masyarakat terhadap adanya dugaan politik uang dalam Pilkada.

Aturan terkait pelaporan dugaan politik uang tersebut, lanjutnya, telah direvisi Bawaslu RI dan tinggal menunggu proses penomoran yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia menjelaskan, dalam Perbawaslu sebelumnya praktik politik uang secara TSM dapat dilaporkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum hari pemungutan.

Menurutnya, aturan tersebut tidak efektif karena biasanya kejadian politik uang TSM dilakukan pada saat masa tenang Pilkada atau beberapa hari sebelum hari pemungutan yang dikenal dengan istilah serangan subuh dan sebagainya.

"Kalau dibatasi laporan 60 hari sebelum pemungutan maka tidak ada artinya itu sehingga kami revisi, jadi Pilkada mendatang politik uang dapat dilaporkan selambat-lambatnya hari H pemungutan," katanya.

"Selanjuntnya seandainya ada kejadian (politik uang) pada masa tenang hari H pemungutan masih bisa dilaporkan masyarakat," katanya.

Menurutnya, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran politik uang cukup berat berupa diskualifikasi yang diproses Bawaslu di tingkat provinsi.

"Apa yang dilaporkan masyarakat itu tidak selamanya jadi laporan formal, tapi informasi itu sangat berharga bagi kami dan Panwas punya kewajiban menindaklanjuti seluruh informasi dari masyarakat apapun itu," katanya.(al/Antara/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Bawaslu: Politik Uang Dapat Dilaporkan Saat Pemungutan Suara
  Panwas Se-Provinsi Gorontalo di Amanahkan 3 Poin Penting
  Keterbukaan Informasi Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Publik
  Bawaslu Manfaatkan Teknologi Informasi Tangkal Kampanye Hitam
  Tim Anies-Sandi Laporkan Bawaslu ke DKPP
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

 

  Berita Terkini
 
Komisi IX DPR Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan

Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El

Panglima TNI: Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior

Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Program KUBE Butuh Penasihat Usaha

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2