Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Bawaslu
Bawaslu: Politik Uang Dapat Dilaporkan Saat Pemungutan Suara
2017-10-25 15:05:58
 

Ilustrasi. Logo baru merupakan simbol semangat Bawaslu dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk mengawasi Pemilu dan semangat penegakan keadilan Pemilu. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.(Foto: Istimewa)
 
KUPANG, Berita HUKUM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, mengatakan laporan dugaan praktek politik uang yang dilakukan oknum tertentu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari pemungutan suara.

"Mulai Pemilu mendatang, dugaan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dapat dilaporkan selambat-lambatnya pada saat hari H pemungutan," kata Abhan di Kupang, Rabu (25/10).

Ia mengatakan hal itu terkait perubahan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 13 Tahun 2016 mengenai laporan masyarakat terhadap adanya dugaan politik uang dalam Pilkada.

Aturan terkait pelaporan dugaan politik uang tersebut, lanjutnya, telah direvisi Bawaslu RI dan tinggal menunggu proses penomoran yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia menjelaskan, dalam Perbawaslu sebelumnya praktik politik uang secara TSM dapat dilaporkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum hari pemungutan.

Menurutnya, aturan tersebut tidak efektif karena biasanya kejadian politik uang TSM dilakukan pada saat masa tenang Pilkada atau beberapa hari sebelum hari pemungutan yang dikenal dengan istilah serangan subuh dan sebagainya.

"Kalau dibatasi laporan 60 hari sebelum pemungutan maka tidak ada artinya itu sehingga kami revisi, jadi Pilkada mendatang politik uang dapat dilaporkan selambat-lambatnya hari H pemungutan," katanya.

"Selanjuntnya seandainya ada kejadian (politik uang) pada masa tenang hari H pemungutan masih bisa dilaporkan masyarakat," katanya.

Menurutnya, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran politik uang cukup berat berupa diskualifikasi yang diproses Bawaslu di tingkat provinsi.

"Apa yang dilaporkan masyarakat itu tidak selamanya jadi laporan formal, tapi informasi itu sangat berharga bagi kami dan Panwas punya kewajiban menindaklanjuti seluruh informasi dari masyarakat apapun itu," katanya.(al/Antara/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Panglima TNI: TNI Siap Bantu Tugas Bawaslu RI
  Bawaslu: Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA
  Bawaslu: Politik Uang Dapat Dilaporkan Saat Pemungutan Suara
  Panwas Se-Provinsi Gorontalo di Amanahkan 3 Poin Penting
  Keterbukaan Informasi Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Publik
 
ads

  Berita Utama
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019

Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP

 

  Berita Terkini
 
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur

Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Khusus Kasus Habib Rizieq Shihab

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

Bhayangkara FC Melaunching Jersey Baru dan Nama 26 Pemain

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2