JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Panglima TNI yang baru diharapkan semakin dapat meningkatkan kerjasama dalam memberantas sindikat penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal. Harapan itu diungkapkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani atas ditunjuknya Laksamana Yudo Margono oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan disetujui oleh DPR RI menjadi Panglima TNI yang baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan nama Laksamana Yudo Margono yang akan menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa. Pengajuan nama itu tertera dalam Surat Presiden (Surpres) tentang calon Panglima TNI yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR Puan Maharani. Surpres kemudian ditindaklanjuti Komisi I dengan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Terkait dengan Panglima yang baru, tentu mudah-mudahan kolaborasi antara BP2MI dan TNI semakin kuat karena MoU (PKS)-nya pernah kita lakukan," ujar Benny kepada pewarta BeritaHUKUM, usai melepas 114 PMI program Government to Government (G to G) Korea Selatan, di El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (5/12).

Benny menuturkan, permasalahan penempatan PMI ilegal yang dilakukan sindikat kerap terjadi di berbagai wilayah. Dan tidak sedikit warga masyarakat (WNI) menjadi korban sindikat perdagangan orang. Untuk itu, lanjut Benny, pihaknya senantiasa hadir dan terus berupaya, bersinergi dengan semua pihak untuk mencegah sindikat perdagangan orang dan penempatan PMI ilegal.

"Dan tentunya bagaimana menjaga wilayah kedaulatan, dan juga pintu-pintu keluar, jalur tikus yang selama ini sering digunakan oleh para sindikat penempatan ilegal dalam mengirimkan orang-orang kita melalui jalur laut dan perbatasan darat. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa dipandu oleh teman-teman dari TNI," lugasnya.

Masih soal pemberantasan sindikat penempatan PMI ilegal, Benny juga menyampaikan, bahwa momentum peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) atau 'Migran Day' yang jatuh tanggal 18 Desember 2022, BP2MI mengusung tema "Stop Human Trafficking" (stop perdagangan orang).

"Di tengah negara yang terus melakukan perbaikan tata kelola penempatan, pelindungan, dan terus melakukan perbaikan regulasi yang dilahirkan dan berbagai fasilitas istimewa disediakan untuk pekerja migran, kita diganggu terus oleh para sindikat dan mafia. Nah ini perdagangan manusia yang tidak boleh ditolerir, harus terus diperangi," beber Benny.(bh/amp)