Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Infrastruktur
Bitung Siap Menuju Kota Infrastruktur Dunia
2019-01-27 20:22:51
 

Foto usai diskusi, dari kiri ke kanan: Heintje Mandagi, Laksdya TNI (Purn) Desi Mamahit, Hengky Luntungan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Konsep pembangunan Bitung sebagai the City of Pacific yang dirancang tokoh Kawanua Hengky Luntungan sepertinya bakal segera terwujud. Dalam sebuah forum diskusi terbatas yang digelar di hotel Grand Cempaka Jakarta pada, Minggu (27/1), proposal mengenai Bitung sebagai the city of international infrastucture yang ditawarkan oleh pembicara tunggal Hengky Luntungan, direspon peserta diskusi dengan pembentukan tim yang akan menggarap konsep tersebut.

Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit dipercayakan menjadi koordinator pembentukan lembaga resmi yang nantinya akan menjalankan proposal yang sudah dirancang Luntungan selama kurang lebih 20 tahun. Diskusi yang digagas Franky Maramis dan Ille Pantouw ini berjalan cukup dinamis.

Hengky Luntungan yang menjadi pembicara tunggal membeberkan bahwa setiap tahun uang warga Indonesia diambil Singapura mencapai 20 milyar US Dolar. "Uang kita yang lari ke Singapur itu dari bisnis perbankan, konteiner, dan agen perdagangan yang seharusnya bisa kita ambil dengan cara mengalihkan bisnis tersebut ke kota Bitung," ungkap Luntungan, Minggu (27/1).

Menurut Luntungan, pihaknya hanya membutuhkan dana investasi senilai 5 sampai 8 milyar US Dolar untuk membangun Bitung sebagai kota infrastruktur dunia.

"Dari angka investasi itu, paling banyak untuk biaya ganti rugi senilai 1 miliar dolar Amerika, dan selebihnya untuk membangun bandara di Pulau Lembeh, Jembatan Lembeh, dan Pelabuhan Internasional," urainya.

Untuk merealisasi konsep tersebut, peserta diskusi, Alfred Inkiriwang menyarankan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang terlatih harus benar-benar siap. "Network harus dibangun agar konsep pembangunan Hub Port bisa terwujud, terlebih Kepres tentang Hub Port di Bitung sudah keluar sejak tahun 2017," ujar Inkiriwang.

Persoalan hambatan mengenai tata ruang dan regulasi juga mengemuka dalam diskusi ini. Albert Lapian yang ikut berkomentar dalam diskusi, menekankan bahwa dalam bisnis pelabuhan maka berlaku sistem 'Ship follows the trade'. Menurut Lapian, PBB sudah membuat regulasi yang mengatur kapal-kapal besar akan melewati selat Makasar dan Bitung. "Dan itu peluang karena kapal-kapal yang lewat pasti membutuhkan logistik dan Bitung bisa menangkap peluan itu," ungkapnya.

Menjawab tanggapan dan pertanyaan peserta diskusi, Luntungan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menawarkan konsep yang bersifat "memprovokasi" ahli-ahli yang berasal dari Sulawesi Utara agar dapat menjadikan Bitung sebagai pelabuhan transit. Dia juga menambahkan, sampai hari ini Indonesia tidak memiliki pelabuhan infrastruktur internasional sehingga orang akhirnya memilih Singapura.

"Kita bangun pelabuhan internasional di Bitung bukan berapa banyak barang yang keluar dari pelabuhan, tapi kita jual jasa pelabuhan transit internasional," pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga, Hence Mandagi, menyorot rendahnya perhatian dan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi peluang pembangunan Bitung yang sudah ada SK Presiden untuk dibangun Hub Port.
"Kalau perlu harus ada langkah revolusioner agar konsep Bitung menjadi the city of Pacific bisa terealisasi," tandasnya.

Sementara itu Mantan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit yang turut hadir, mengatakan, pentingnya membangun sinerji antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saya sudah ketemu Walikota bitung dan beliau optimis Hub Port bisa dibangun di Bitung, dan pihak Pelindo pun yakin IHP bisa dibangun di Bitung," ungkapnya.

Penggagas acara, Philep Pantouw memberi tanggapan mengenai, tindak lanjut dari forum diskusi. "Konsep sudah ada dan langkah pertama harus dimulai dengan pembentukan lembaga yang dapat menindak-lanjuti proposal yang ditawarkan pak Hengky," ujarnya.

Diskusi yang dimoderatori Donal Pokatong ini akhirnya memutuskan Laksdya TNI (Pun) Desi Mamahit sebagai koordinator pembentukan lembaga yang nantinya akan mengeksekusi proposal Bitung sebagai Kota Infrastrur Dunia. Pertemuan untuk membahas pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan pekan depan di Jakarta.(bh/hgm)




 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Anggota DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia Saat Reses di Kutai Timur
  Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur
  Bitung Siap Menuju Kota Infrastruktur Dunia
  Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
  Waketum Gerindra: Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara yang Gratis Bukan Jalan Tol
 
ads1

  Berita Utama
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

 

ads2

  Berita Terkini
 
Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM

LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintah Harus Jelas Tangani Sampah Plastik

Lampung Siap Laksanakan Pilkada 2020

Pemerintah Harus Selamatkan Industri Semen Dalam Negeri

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2