Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Virus Corona
Covid-19 Jatuhkan Ekonomi, Banggar Beri Rekomendasi ke Pemerintah
2020-03-23 19:00:20
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa Virus Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat memukul perekonomian baik secara nasional dan global. Dikatakannya, hampir seluruh indikator ekonomi makro mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Said menambahkan APBN 2020 sebagai instrumen fiskal utama yang dimiliki Pemerintah untuk menjalankan roda pembangunan, praktis mengalami banyak perubahan, mulai dari asumsi ekonomi makro maupun postur APBN 2020 itu sendiri. Untuk itu demi menjaga keberlangsungan APBN 2020 dan perekonomian nasional, ia meminta pemerintah perlu mengambil beberapa arahan skema dari Banggar DPR RI.

"Pertama, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi pejelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3 persen ke 5 persen dari PDB dan rasio pajak terhadap PDB tetap 60 persen," jelasnya, Senin (23/3).

Yang kedua, ia menyatakan Banggar mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu APBN 2020 mengingat tidak dimungkinkannya pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, sebagai konsekuensi kebijakan social distance. "Perppu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, dan beberapa bulan ke depan," imbuhnya.

Selanjutnya yang ketiga, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan Pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang-Undang Pajak Penghasilan.

"Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif Pajak Penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh 20 persen bagi yang simpanannya di atas Rp 100 miliar. Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 1 miliar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19," tegasnya.

Politisi dapil Jawa Timur XI ini mengaku telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui Teleconference, sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama sebagai Pimpinan Banggar untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah ancaman wabah Covid-19.

"Maka Perppu ini dimaksudkan untuk, pertama, mendukung upaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat wabah Covid-19. Kedua, memastikan dilaksanakannya program Social Savety Net (SSN), untuk membantu kehidupan masyarakat. Ketiga, mendukung sektor UMKM dan informal untuk bisa tetap bertahan dalam mengahadapi kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini," tukasnya.(er/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil
  Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19
  Ditlantas Polda Metro Pastikan Sidang dan Pengembalian Berkas Tilang Tetap Berjalan Selama Darurat Covid-19
  Ahmad Yani: UU Karantina Kesehatan Dibuat Era Jokowi Tapi Yang Dipilih Perppu Lama, Tujuannya Apa?
  Kementerian BUMN Berikan Bantuan APD Covid-19 ke RSU Adhyaksa
 
ads1

  Berita Utama
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita

Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19

Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan

Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020

Ditlantas Polda Metro Pastikan Sidang dan Pengembalian Berkas Tilang Tetap Berjalan Selama Darurat Covid-19

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2