Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Media
DPD SPRI Riau Sukses Gelar Seminar 'Hapus Praktik Monopoli Belanja Iklan di Media'
2021-01-15 23:52:44
 

 
PEKANBARU, Berita HUKUM - Sebagai salah satu Organisasi Pers di Indonesia yang telah berusia 21 tahun, Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) semakin menguatkan peran dan fungsinya di dunia Pers, dengan memperjuangkan kebebasan Pers, dan kesejahteraan perusahaan Pers, insan Pers, sebagaimana tertuang di dalam UU Pers.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPRI Riau dalam mewujudkan fungsinya sebagai organisasi Pers adalah dengan mengangkat realisasi belanja iklan nasional sebesar ratusan triliun rupiah pertahun, sebagai tema dan bahan seminar dengan pola diskusi panel 'Belanja iklan yang Berkeadilan Ekonomi Tingkatkan Kehidupan Pers Lokal, Stop Monopoli!!!', dengan mengundang narasumber dari Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, DPRD, Kanwil I KPPU Medan, Pakar Hukum Pidana, dan Tokoh Pers Riau.

Diskusi yang digelar selama kurang lebih 4 jam itu pada Jumat (15/1), berlangsung menarik dan mampu memukau para peserta yang terdiri dari beberapa perusahaan media lokal, organisasi Pers, insan Pers Riau, dan sejumlah akademisi.

Dalam mengawali materinya, Ketua DPD Riau SPRI, Feri Sibarani, STP menguraikan kepada peserta dan Narasumber, bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi, termasuk di dalam dunia Pers, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Pers. Hal itu dikatakannya, dimana SPRI mengetahui adannya dugaan praktik monopoli oleh sejumlah media besar di Tanah Air selama dari tahun ke tahun.

,"Dari informasi yang kami temukan, ternyata ada ketidakadilan ekonomi dan kami duga sebagai praktik monopoli belanja iklan Nasional oleh sejumlah media besar di Jakarta. Ini sangat tidak adil, karena media di daerah tidak mendapatkan kesempatan sama sekali, bagaimana ini bisa terjadi pak?" tanya Feri kepada Ramli Simanjuntak, selaku Kakanwil I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU Medan yang hadir.

Sementara diketahui, atas pertanyaan Ketua DPD SPRI Riau, Feri Sibarani kepada Ramli Simanjuntak dari Kanwil I KPPU Medan, yang dengan panjang lebar Ramli memaparkan pendapatnya, bahwa terkait jumlah belanja iklan Nasional sebesar ratusan triliun rupiah, di akuinya dan disebutnya sebagai informasi yang real sesuai fakta, namun dirinya tidak sepakat bahwa kejadian tersebut sebagai praktik monopoli.

,"Setelah kami evaluasi akan hal itu, maka sesungguhnya bukan praktik monopoli, melainkan monopoli yang diatur dengan regulasi, jadi hal itu dapat dimungkinkan terjadi. Dimana perusahaan pengiklan adalah raja, dan berhak untuk memilih kepada media mana ia akan belanja iklannya, karena semua perusahaan akan lebih memilih media besar dan punya cakupan yang lebih luas. Dimana akan menjangkau lebih banyak pemirsa yang akan melihat iklannya," terang Ramli.

Kegiatan seminar yang berlangsung dengan menarik serta mengedukasi para insan pers itu, berjalan dengan lancar. Karena mengupas soal adanya belanja iklan Nasional media, sebesar ratusan triliun, yang hanya dikuasai oleh sekelompok media besar nasional. Ketua DPD Riau SPRI, Feri Sibarani, selaku moderator dalam seminar itu, berkali-kali meminta narasumber, khususnya kanwil I KPPU Medan, Ramli Simanjuntak, untuk menjelaskan mengapa praktik monopoli belanja iklan Nasional di Media tersebut dapat berjaya di Negara yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan paham demokrasi serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

,"Jika begitu adanya, lantas dimana keadilan ekonomi yang seharusnya menjadi falsafah kita semua, termasuk oleh para perusahaan pengiklan, yang tidak boleh hanya memikirkan soal keuntungan semata tanpa mempertimbangkan keadilan dan kesenjangan ekonomi yang di akibatkan praktik monopoli itu," lanjut Feri.

Selanjutnya Feri juga mengutip pada pasal 2 ayat (1), UU nomor 5 tahun 1999, tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mengatakan perusahaan tidak boleh melakukan itu, melainkan harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada perusahaan besar, menengah, dan kecil, guna menjamin kesejahteraan semua warga negara.

,"Kepada narasumber dari kanwil I KPPU Medan, apa yang terjadi dengan kenyataan belanja Iklan seperti yang dilansir oleh media ternama di Indonesia, bahwa ditemukannya nilai yang sangat besar terkait belanja iklan Nasional, dan dikuasai oleh segelintir media besar nasional, apakah ini adil? dan sengaja di biarkan atau bagaimana?" tanya Feri Sibarani lagi.

Feri juga dengan tegas mengatakan, di samping berbagai alasan bisnis para pengiklan untuk tidak membagi belanja iklannya kepada media-media di daerah, konsekwensinya ada bentuk ketidakadilan ekonomi dan ketidakperdulian Pemerintah terhadap nasib ribuan perusahaan media di daerah.

"Apakah boleh perusahaan pengiklan dengan semaunya dan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan ekonomi sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945, dalam merealisasikan belanja iklannya yang hanya tertuju pada media-media besar di pusat Negara, sementara ribuan media di daerah diabaikan sehingga terjadi kesenjangan ekonomi?" cetus Feri Sibarani.

Atas hal itu, Ramli Simanjuntak pun tidak banyak memberikan analisanya, melainkan sebagai peran KPPU ia mengakui hanya pada evaluasi regulasi yang ada. Ramli mengatakan, atas dasar evaluasi pihaknya terhadap realisasi anggaran belanja iklan Nasional tersebut, tidak menemukan adanya praktik monopoli, melainkan monopoli yang diatur dalam Undang-undang.

"Negara memang bisa memberikan aturan monopoli itu kepada perusahaan besar, sebut saja, ada Pertamina, ada PLN, ada Bandara, semua itu kan hak monopoli yang diatur, sehingga boleh saja," urai Ramli Simanjuntak.

Menurutnya, sepanjang kegiatan belanja iklan Nasional tersebut tidak dilakukan secara Kong kali Kong, atau adanya praktik monopoli, maka itu boleh.

Namun disisi lain, pakar hukum pidana Riau, Dr. Zulkarnain, SH.,M.H, dari Universitas Islam Riau (UIR), dalam pandangan hukumnya mengatakan bahwa, di negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945, tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat itu tidak dibenarkan.

,"Penguasaan belanja Iklan nasional sebesar ratusan triliun rupiah oleh sekelompok media ini pantas untuk dilakukan penyelidikan, apakah benar kegiatan seperti ini dapat dibenarkan secara hukum, karena sangat jelas adanya penguasaan atas suatu kegiatan usaha, tertutupnya akses atau kesempatan kepada media kecil didaerah, ini merupakan ranahnya Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan agar perusahaan media lokal tidak mati," ujar Zulkarnain.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Kajati Riau, dimana menurut staf Asintel Kejati Riau ini, pihaknya tertarik untuk mengetahui sejauh mana nilai tambah yang diberikan oleh angka belanja iklan Nasional tersebut kepada Negara.

"Fungsi kami adalah sebagai penuntut umum, dari proses belanja iklan nasional tersebut, misalnya dari harga satuan produk yang sangat mahal. Benarkah ada nilai tambah ke negara? Atau siapa saja yang menikmati? Ini perlu upaya penyelidikan, dan jika ada indikasi, kami akan lakukan proses hukum terhadap unsur-unsur korupsi," katanya.

Diakhir acara seminar sehari DPD SPRI, Ketua DPD SPRI Riau, Feri Siabrani, STP, juga menilai bahwa masa depan media khususnya di Riau, disebutnya sudah semakin padam. Menurutnya jika dilihat dari sisi kehidupan pers, menunjukkan, suatu indikasi masadepan kelam. "Dimana dalam mendapatkan income dari sektor iklan sangat minim, sementara disisi lain, media harus terus mencari informasi untuk kebutuhan pemberitaan, dan pemerintah seakan tidak mau perduli."

Atas hal itu, SPRI berkeinginan untuk mencari terobosan baru, guna memenuhi kebutuhan finansial perusahaan Pers, dimana dalam waktu ke waktu, SPRI melihat adanya suatu potensi yang dapat di raih, yakni belanja iklan nasional ratusan triliun rupiah, yang selama ini di monopoli oleh segelintir media besar, namun dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara negara di minta untuk hadir dalam sengkarut dunia perusahaan media, yang kian larut dalam sebuah teka teki perjalanan hidup.

"Semoga insan pers yang tergabung kedalam SPRI, kita dapat berjuang bersama-sama, untuk merebut hak-hak kita. Keadilan ekonomi dan demokrasi adalah hak asasi manusia, yang harus kita rebut, kita tidak boleh tinggal diam dan menunggu, mari kita bersatu," pungkas Feri.(Johanna/ad/wag/spri/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Media
 
  Marwah DPI Sebagai Pegangan Keadilan Pers
  IPKIN dan SPRI Siap MoU, Sumut Gagas Pusat Kajian Media Online
  Komisi I Dorong Migrasi TV dari Analog ke Digital
  DPD SPRI Riau Sukses Gelar Seminar 'Hapus Praktik Monopoli Belanja Iklan di Media'
  Mabes Polri: Maklumat Kapolri Soal FPI Tidak Melarang Kebebasan Pers
 
ads1

  Berita Utama
AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satu Tahun Lawan Pandemi, Muhammadiyah Habiskan 344 Milyar untuk 31 Juta Warga Indonesia

Catatan Evaluasi Setahun Penanganan Pandemi Covid-19

Kombes Sapta Maulana Marpaung Telah Tiada

AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang

Misi Atasi Pandemi, Menkes: Tantangan Terbesar adalah Jumlah Vaksin

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2