Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
2019-06-19 07:45:40
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Foto: Andri/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan pentingnya memiliki parlemen yang bisa bersikap kritis terhadap segala kebijakan pemerintah. Karena guna menjaga prinsip check and balances dalam demokrasi. Meski demikian, ia belum melihat ada tanda-tanda DPR RI yang semakin kuat. Bahkan, belakangan ini muncul kebijakan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memangkas anggaran DPR RI hingga Rp 2 triliun.

Hal itu ditegaskan Fahri saat menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi bertema "UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (18/6). Turut hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali (F-PG), Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari (F-PDI Perjuangan), dan Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam.

"DPR RI seharusnya memiliki anggaran yang otonom, yang pengaturannya tidak dilakukan oleh eksekutif. Karena sistem kerjanya berbeda dengan eksekutif. Pegawai DPR juga sama. Bahkan saya pernah ditinggal oleh staf saya saat kunjungan di dapil. Karena staf harus tunduk pada peraturan yang dibuat eksekutif. Jika dijadwalkan kunjungan 3 hari, maka harus pulang saat itu juga. Sementara saya sebagai legislator banyak tugas yang tak terkirakan saat kunjungan ke daerah," ungkap Fahri.

Seharusnya, imbuh Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menjadi perhatian bagi pemerintah, guna memperkuat demokrasi dan keparlemenan Indonesia. Khusus untuk DPR RI periode mendatang, Fahri menilai ke depan tidak akan terlalu banyak gejolak dalam pemilihan posisi Ketua DPR RI, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Karenanya, ia berharap Anggota DPR RI lah yang seharusnya bisa bersikap kritis.

"Makanya saya berharap Anggota DPR-nya yang agak liar, karena kalau anggotanya semuanya diatur itu susah. Agregasi daerah yang itu tidak nampak. Sebagai implementasi dari ikhtiar kita membangun sistem perwakilan yang lebih konkret. Ke depannya DPR harus betul-betul diberi ruang untuk kritis," tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Namun, nampaknya hal itu belum disadari oleh pemerintah. Bahkan, sejarah Indonesia telah mencatat bahwa rezim akan runtuh bila legislatifnya lemah. Orde lama dan orde baru telah menunjukan sejarahnya. "Bahkan penting untuk kita membangun alun-alun demokrasi. Supaya orang demo tidak lagi di Bundaran HI, itu bikinmacet. Tapi buatkan ruang di DPR. Jika ada demo berarti ada tanda bahwa ada yang salah," ungkap Fahri.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  BKSAP Terangkan Pentingnya Diplomasi Dalam Parlemen
  Fungsi Kontrol dan Pengawasan Melekat pada DPR
  DPR Perjuangkan Kepentingan Nasional di Forum Internasional
  Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU
  DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
 
ads

  Berita Utama
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 

  Berita Terkini
 
Presiden Minta Masyarakat Papua untuk Memaafkan, Gubernur Papua Sebut Jokowi Tidak Tegas

Organisasi Kepemudaan Desak Pengusutan Tuntas Soal Rasial terhadap Mahasiswa Papua

KontraS: Seharusnya Presiden Minta Maaf Bukan Ajak Warga Papua Saling Memaafkan

Perang Saudara di Suriah: Turki Kutuk Serangan Udara oleh Suriah terhadap Konvoinya

Legislator Dorong BPK Bersifat Independen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2