Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Omnibus Law
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
2020-04-08 13:25:15
 

Pengamat Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan pembahasan omnibus law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) bersama pemerintah dinilai menyakiti hati rakyat Indonesia.

Pengamat Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad mengatakan, saat ini seluruh masyarakat sedang menjalani kehidupan yang kurang normal akibat wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

Kata Suparji, pembahasan RUU Ciptaker pada saat wabah Covid-19 kurang tepat dan tidak memiliki urgensi bagi kesejahteraan rakyat.

"Seharusnya semua komponen bangsa berfikir secara komprehensif untuk segera menyelesaikan masalah covid-19. Anggota DPR hendaknya mengerti penderitaan rakyat dan melaksanakan amanat rakyat," demikian kata Suparji saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/4).

Menurut Suparji, saat ini ada banyak tugas penting yang harus segera dijalankan oleh anggota DPR agar wabah yang menghilangkan ratusan nyawa warga Indonesia dapat segera teratasi.

Ia menyebut beberapa dampak pagebluk Covid-19 yang harus jadi perhatian wakil rakyat di Senayan, seperti puluhan ribu buruh yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dibatasinya ibadah, aktivitas ekonomi yang lesu dan berbagai dampak lainnya.

"Sekarang ini rakyat menderita tidak bisa kerja sebagaimana mestinya, tidak bisa belajar dengan optimal, banyak PHK, mudik diharamkan, singkatnya menjalani kehidupan tidak normal. Ini yang harus segera diselesaikan bukan malah membahas omnibus law," demikian kata Suparji.(aut/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Omnibus Law
 
  Pasal Pembentukan LPI dalam RUU Ciptaker Tabrak UU
  WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
  DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
  Menteri ATR Soal Omnibus Law: Diharapkan Mengundang Banyak Investor
  Rocky Gerung: Pesan Omnibus Law Hanya 2, Tekan Upah Buruh dan Rusak Lingkungan
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains

Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2