Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BTN
DPR Perhatikan Kebijakan Akuisisi BTN
Friday 16 May 2014 22:49:42
 

Ilustrasi. Aksinya pendemo membawa balon, bendera serikat pekerja BTN dan sepanduk bertuliskan. 'Hatur Nuhun pak SBY, BTN Bisa Sendiri! BTN Harga Mati !'(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) ke Bank Mandiri bisa dipastikan batal. Hal ini menyusul setelah Presiden mengirimkan surat permintaan penundaan akuisisi kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskhan, Direktur Utama PT BTN, serta Dirut PT Bank Mandiri.

Penundaan ini dikarenakan rencana akuisisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan karyawan BTN. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan beban bagi pemerintah mendatang sebab prosesnya yang panjang.

“Dewan memberikan perhatian terhadap kebijakaan penundaan yang disampaikan oleh Presiden. DPR menekankan bahwa, rencana pelepasan saham BTN harus memperoleh persetujuan DPR,” jelas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, saat membacakan pidato pembukaan masa persidangan IV, di Gedung Nusantara II, Senin (12/5) lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, apalagi core business BTN berbeda dengan core business Bank Mandiri. Bank BTN pada awalnya memang didirikan untuk membantu mendanai sector perumahan atau property.

“Akuisisi BTN ini direncanakan akan dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), namun memperoleh resistensi terutama dari kalangan Serikat Pekerja BTN,” tambah Pram, sapaan akrab Pramono.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, rencana akuisisi membuat sebagian karyawan BTN resah. Perampingan karyawan menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan mereka. Sejumlah unjuk rasa pun dilakukan oleh serikat karyawan bank pemerintah yang terkenal dengan kredit perumahan itu.(sf/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > BTN
 
  OJK Watch Desak OJK Segera Minta Menteri BUMN Menonaktifkan Direktur Legal Bank BTN
  Direksi Bank BTN Disomasi terkait Kasus Pembobolan Dana Nasabah SANF
  Kasus Pembobolan BTN Timbulkan Ketakutan Bagi Nasabah
  Laba BTN Meningkat Tajam 54,25% Semester I 2015
  DPR Perhatikan Kebijakan Akuisisi BTN
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China

Din Syamsuddin: Narasi 'PKI Tidak Akan Bangkit' Itu Narasi Pendukung Komunis

Berprestasi, 3 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Raih Penghargaan dari Kapolda Nana Sudjana

Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2