Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi XI
DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2014
Saturday 31 Aug 2013 12:48:06
 

Gedung DPR RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI dan Pemerintah akhirnya menyepakati sejumlah asumsi makro di RAPBN 2014. Asumsi ini sedikit berbeda dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2014 beserta Nota Keuangannya, pada 16 Agustus lalu.

Sejumlah asumsi yang disepakati diantaranya; untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditetapkan sebesar 6,0 persen dan tingkat inflasi 5,5 persen. Sementara itu, suku bunga relatif disepakati sebesar 5,5 persen, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.500 per dolar AS. Asumsi nilai tukar ini lebih lemah dibandingkan usulan sebelumnya, yakni Rp 9.750.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI Olly Dondokambey ini, hadir dari perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Keuangan M Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, Raker berlangsung di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Kamis (29/8) malam.

Sebelum mencapai kesepakatan tersebut beberapa fraksi memberikan koreksi dan usulan terkait perubahan asumsi. Fraksi Golkar mengusulkan perubahan asumsi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yaitu sebesar Rp10.500. Sedangkan, Fraksi PKS mengusulkan perubahan pada asumsi nilai tukar sebesar Rp 10.000 dan pertumbuhan ekonomi 6,1 persen.

Fraksi PAN memberikan usulan perubahan pada asumsi nilai tukar rupiah di posisi Rp9.800. Sementara itu, Fraksi Demokrat mengusulkan untuk kurs rupiah sebesar Rp 10.500. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, fraksi ini mengusulkan sebesar 6,1 persen.(sf/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Komisi XI
 
  Menkeu Dinilai Tak Hormati Kesepakatan Politik
  Bea Cukai Diapresiasi, Rokok dan Minuman Ilegal Dimusnahkan
  Kasus JP Morgan Warning atas Bencana Keuangan Negara
  Politik Anggaran Pemerintah Tidak Sehat dan Tidak Kredibel
  Cetak Uang Baru Tidak Urgen
 
ads1

  Berita Utama
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat

PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta

Obat yang Beredar di Masyarakat Harus Terjamin Keamanan dan Kelayakannya

Satgas Polri Bongkar 3 Akun Website Judi Online, 18 Pelaku Jadi Tersangka

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat

Ozzy Sudiro Jelaskan Tanah di Daan Mogot KM 14 Bukan Milik Pertamina

Pemerintah Harus Tindak Tegas Judi Online dan Pinjol Ilegal

PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta

Tolak Bansos Judi Online, HNW: Mestinya Pemerintah Satu Sikap Selamatkan Indonesia dari Darurat Judi Online

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2