Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Film
Dekan UIN Nilai Film Jejak Khilafah di Nusantara Sebagai Propaganda yang Membabi Buta
2020-09-27 12:21:24
 

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Jakarta, Prof Dr Sukron Kamil, dalam webinar 'Jejak Khilafah di Nusantara: Fakta Sejarah atau Propaganda?', yang digelar Yayasan Demokrasi Republikan, Sabtu (26/9/2020). (Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) diproduksi dan beredar beberapa waktu lalu. Film yang disebut sebagai dokumenter ini, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Pemerintah sendiri disebut sempat memblokir film, saat siaran langsung untuk tayangan perdananya di YouTube.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Jakarta, Prof Dr Sukron Kamil mengatakan, film tersebut merupakan alat propaganda kelompok tertentu dibandingkan pemaparan fakta sejarah.

"Saya berkesimpulan film ini sebagai propaganda ketimbang sebagai sebuah realitas historis," kata dia dalam webinar 'Jejak Khilafah di Nusantara: Fakta Sejarah atau Propaganda?', yang digelar Yayasan Demokrasi Republikan, Sabtu (26/9/2020).

Sumber teks dalam cerita film disebut Sukron tak jelas. Pemerintahan dengan konsep khilafah sendiri, menurutnya sudah lama hilang, bahkan sebelum sampai ke Indonesia.

"Konsep Khilafah sebagai Satu kesatuan Islam jelas sudah hancur dari zaman dulu terakhir adalah masa Khalifah Ali, setelahnya adalah masa Dinasti Umayyah saja sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Kalau paham Pancasila sendiri malahan sudah sesuai dengan kondisi multietnis di Indonesia," tutur Sukron.

"Hubungan Turki Usmani dengan Kerajaan-kerajaan di Nusantara yang disebut dalam film sebagai kerajaan vassal atau bawahan dari Turki Usmani juga tidak ada bukti sejarah sama sekali, hubungan yang tercatat hanya hubungan yang bersifat strategis dan dagang biasa selayaknya 2 (dua) negara yang sama berdaulat, tidak hanya dengan Turki tapi malah lebih banyak dengan tiongkok hingga Portugis" imbuhnya.

Sejarah yang disampaikan pada film dinilai Sukron tak memiliki dasar. Apa yang hendak dipesankan film JDKN, kata dia hanyalah sebuah propaganda. Demi tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan politik.

"Maka hemat saya, apa yang mereka lakukan di film ini membabi buta, juga propagandanya berlebihan demi sebuah tujuan dan pandangan politik yang mereka usung maka sejarah yang digunakan tidak memiliki dasar," tandasnya.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > Film
 
  Peran Film Cleopatra Gal Gadot Picu Perdebatan tentang 'Whitewashing'
  Dekan UIN Nilai Film Jejak Khilafah di Nusantara Sebagai Propaganda yang Membabi Buta
  Batman, Avatar, Hingga Jurassic World, Sederet Film akan Diproduksi Kembali Setelah Pandemi Covid-19
  Widyawati, Artis Pembantu Terbaik Asia Pasifik APFF 2020
  'GUNDALA' Kena Tegur KPI, Joko Anwar: Masyarakat Indonesia Dianggap Bodoh
 
ads1

  Berita Utama
Tepis Megawati, PKS: Kaum Milenial Banyak Karyanya

Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

 

ads2

  Berita Terkini
 
MUI Serukan Boikot Perancis !

Sikap Indonesia Soal Pernyataan Presiden Perancis Macron

Ketua MKD Ingatkan Makna Sumpah Pemuda

Sinergitas TNI-Polri Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Ulama Aceh Ditikam Saat Maulid, HNW: Terjadi Lagi...

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2