Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
2019-08-08 19:57:33
 

Lukisan Jokowi-Titiek dibuat oleh analis politik kebangsaan, Robertho Manurung.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Duet Jokowi-Titiek Soeharto jadi solusi menjaga keutuhan bangsa. Hal itu sebagai tindak lanjut rekonsiliasi Jokowi-Prabawo pascaPilpres 2019.

Demikian diungkapkan analis politik kebangsaan, Robertho Manurung dalam sebuah diskusi terbatas dengan awak media di Kawasan Jakarta Timur, Kamis (8/8). "Paket Pilpres telah membuat masyarakat terbelah sehingga jadi ancaman kepemimpinan Jokowi-Maruf dalam roda pemerintahan dalam membangun bangsa," ucapnya.

Ia mengapresiasi pertemuan Jokowi-Prabowo dan Prabowo-Megawati yang merekatkan hubungan kembali melalui komunikasi politik menjadikan situasi politik mencair di masyarakat. "Namun, hasil pertemuan tersebut, menjadikan pemikiran di masyarakat apa kiranya hasil pertemuan itu sehingga jadi teka-teki publik. Apakah membicarakan jabatan menteri dan ketua MPR RI atau lainnya. Tapi, menurut saya yang dibutuhkan adalah pentingnya kebersamaan lembaga kepresidenan. Dalam hal ini, adalah kedudukan wapres," cetusnya.

Yang dalam hal ini, tegas Robertho, posisi itu bisa diberikan kepada Prabowo selaku mantan pesaing. "Prabowo bisa memutuskan terjadinya rekonsiliasi politik secara damai," tukasnya.

Menurut dia, ada tiga nama yang memang sangat layak mendampingi Jokowi sebagai bagian dari rekonsiliasi. "Ada nama Ketua MPR (Zulkifli Hasan), Sandiaga Uno (cawapres Prabowo) dan ketiga Titiek Soeharto. Dari ketiganya, nama Titiek yang paling pas dan memungkinkan menurut saya. Jokowi, dan Titiek yang merupakan genetika politik Prabowo sangat tepat dipasangkan untuk dilantik jadi RI 1 dan RI-2," tandasnya.

Mengapa demikian? Kata Robertho, hal itu dikarenakan, Titiek adalah sosok yang pernah hidup bersama Prabowo dan juga sebagai "istri" mantan danjen Kopassus tersebut.

"Pak Prabowo paling mudah mengawal Mbak Titek bila putri Cendana itu jadi RI- 2 mendampingi Jokowi. Karena, tiap hari Pak Prabowo bisa mengawal dan mendampingi dalam tugas negara. Prabowo adalah penasihat pribadi Titiek sekaligus bisa menjadi penasihat negara karena Titiek wakil Presiden. Prabowo bisa jadi penasihat pribadi yang setiap saat mendampingi Titiek dalam menjalankan tugas negara," ungkapnya.

Dikatakan Robertho, ada keuntungan menggandeng Titiek. "Di antaranya kehadiran Titiek bisa mengeliminasi isu komunis yang selama ini dikait-kaitkan dekat dengan Jokowi. Isunya kan sangat kuat Jokowi dikelilingi kaum komunis yang memanfaatkan kekuasaan Presiden dan ini tentu bisa diantisipasi dengan hadirnya sosok Titiek yang merupakan putri penguasa orde baru yang bisa menjaga NKRI dari bahaya laten komunis," paparnya.

Lalu, bagaimana dengan Ma'ruf Amin? Dijelaskan Robertho, konstitusi Indonesia berasaskan musyawarah mufakat. "Dengan tidak mengurangi rasa hormat, posisi Ma'ruf Amin dapat diganti. Ini semata-mata tadi itu yaitu demi menjaga keutuhan bangsa. Ibarat pengantin kan belum akad, belum dilantik. Jadi masih bisa dan ada kemungkinan untuk diganti demi alasan yang utama itu," tegasnya.

Kata dia, kondisi fisik Ma'ruf Amin juga dikhawatirkan akan sangat mengganggu tugas-tugas wapres yang cukup berat karena diperlukan kesehatan yang prima. "Kebesaran Maruf Amin sebagai tokoh agama yang mempunyai kharisma dan keteladanan di masyarakat bisa membuat beliau mengalah dan mundur. Tidak jadi permasalahan. Demi menjaga keutuhan bangsa tentu. Mengingat masih adanya waktu menuju pelantikann masih dimungkinkan untuk dilakukan perubahan (pergantian wapres terpilih)," urainya.

Dirinya menegaskan, jika rekonsiliasi pilpres ini terjadi (Jokowi-Titiek jadi RI 1 dan RI 2), maka akan terjadi keseimbangan era baru. "Yaitu menjadi satu yang disebut era new reformasi yang tantangannya bukan persoalan-persoalan dalam negeri, melainkan persoalan global yang saat ini terasa menjadi ancaman bangsa dan negara," terangnya.(ags/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
  Langkah Kuda Hitam Mega
  Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
  Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
  PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan

Mafia Pangan Harus Diberantas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law

Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus

Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan

Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2