Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Buruh
Dialog Tripartit Koalisi Buruh Jakarta Bahas Kartu Pekerja
2018-12-06 14:49:04
 

Koalisi Buruh Jakarta menggelar dialog tripartit bertajuk 'Paska Penetapan UMP 2019 dan Manfaat Kartu Pekerja Menuju Jakarta Kondusif' di Aula Sudinakertrans Jakarta Utara, Kamis (6/12).(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Buruh Jakarta menggelar dialog tripartit bertajuk 'Paska Penetapan UMP 2019 dan Manfaat Kartu Pekerja Menuju Jakarta Kondusif' di Aula Sudinakertrans Jakarta Utara, Kamis (6/12).

Wakil Ketua Koalisi Buruh Jakarta, Jayadi, mengatakan paska penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2019, pada 24 Oktober 2018, situasi iklim industri yang dirasakan oleh para pekerja dan pengusaha tergolong kondusif.

"Sampai batas itu kondisi Jakarta sebenarnya masih pada posisi kondusif. Di Koalisi Buruh Jakarta terdiri dari 13 federasi, semuanya secara umum mereka tidak akan menolak program-program yang akan dikeluarkan Pemprov DKI untuk mensejahterakan buruh," kata Jayadi.

Kepala Unit Perburuhan Direktorat Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri, AKBP Suwandi menyebutkan para pekerja dan pengusaha juga berperan dalam memelihara situasi keamanan dengan baik usai penetapan UMP DKI 2019.

"Jelang, saat dan paska penetapan UMP DKI 2019, relatif kondusif. Karena kesadaran dari rekan-rekan serikat pekerja sehingga sampai sekarang saya apresiasi Jakarta relatif kondusif," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Nurzaman, menilai situasi kondusif yang tercipta tersebut, didasarkan atas terpeliharanya hubungan baik antara pekerja dan pengusaha.

"Alhamdullilah penetapan UMP DKI Jakarta saat ini kondusif. Karena kita saling mengerti dan memahami, buruh memahami kondisi perusahaan, perusahaan memahami kondisi buruh,"jelasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemko Jakarta Utara, Dwi Untoro. "Ya kalau untuk di Jakarta kondusif. Kenapa kondusif, karena memang Pemprov DKI Jakarta melalui Pak Gubernur punya kebijakan memberikan kesejahteraan yang sifatnya mendukung penetapan UMP," papar dia.

Pada kesempatan ini, juga diadakan deklarasi sikap untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam upaya mewujudkan Pemilihan Umum damai 2019.(bh/mos)




 
   Berita Terkait > Buruh
 
  Perjuangkan Aspirasi, Sufmi Dasco Fasilitasi Dialog Buruh dengan Komisi IX-Baleg
  ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
  KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
  Gerindra dan Buruh Sama-Sama Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
  Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton

PN Jakarta Pusat Paling The Best

Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI

Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polisi Tangkap 6 Pelaku Kasus Ekploitasi dan Perdagangan Anak Dibawah Umur

Soal Narasi 'Kriminal', Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok

Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton

PN Jakarta Pusat Paling The Best

Bupati Indra Yasin Siapkan Anggaran 1,5 Milyar Untuk Polres Gorut

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2