Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Dibutuhkan Keseriusan Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pangan Dalam Negeri
2019-10-24 10:06:29
 

Ilustrasi. Tanaman Padi.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Pangan Sedunia diperingati pada tanggal 16 Oktober, pada hari tersebut semua pihak khususnya bagi bangsa Indonesia, diingatkan bahwa masalah pangan adalah masalah yang sangat urgent dan krusial. Oleh karenanya persoalan pangan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Dengan besar jumlah penduduk Indonesia maka jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan oleh rakyat Indonesia juga banyak.

"Kebutuhan pangan tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Artinya jumlah penduduk yang ada lebih banyak daripada jumlah pangan yang dihasilkan. Lahan pertanian kita sudah banyak berkurang, sehingga mengakibatkan pemerintah melakukan kebijakan untuk mengimpor stok pangan dari luar negeri," ucap Anggota DPR RI Nevi Zuariana sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

Nevi mengingatkan agar jangan sampai kebijakan impor tersebut menyebabkan Indonesia tidak bisa meningkatkan hasil pangannya dengan maksimal. Ia juga membandingkan sistem pertanian yang selama ini telah diterapkan oleh negara-negara luar, yakni dengan luasan tanah yang sedikit tetapi mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi negaranya.

"Harus ada regulasi tepat sasaran yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kurangi impor pangan dan maksimalkan teknologi pertanian demi untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Untuk itu dengan momentum Hari Pangan Sedunia ini dapat mengingatkan kepada kita semua bahwa masalah pangan ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, baik dari sisi perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah," tandas politisi Fraksi PKS itu.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus mampu membasmi kartel-kartel yang melakukan monopoli perdagangan dan penyebaran pangan di Indonesia. Jangan sampai karena kepentingan segolongan orang kemudian langkah impor pangan dibuka, sehingga menimbulkan kesusahan bagi para petani.

"Sejauh ini saya belum melihat upaya maksimal dari pemerintah yang bertujuan untuk memotong rantai distribusi perdagangan agar mengurangi terjadinya monopoli perdagangan dan monopoli penyebaran pangan yang dilakukan oleh kartel dan mafia perdagangan. Pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara sempurna," kata Nevi.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Ancaman Krisis Pangan Pasca Wabah Covid-19, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Cepat
  Pemerintah Dinilai Tidak Pro Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19
  Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
  Sidak ke Pasar Palmerah, Kapolda Irjen Pol Nana Sudjana: Kami Akan Tindak Tegas Penimbun Bahan Pokok
  Kabareskrim Polri: Stok Bahan Pangan Aman, Masyarakat Tidak Perlu Panik
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perlawanan Politik Ruslan Buton

KPK Dituding Lamban Periksa Achsanul Qosasi dan Adi Toegorisman

BPJS Kesehatan Itu Amanat Konstitusi, Harus Dipenuhi Kalau Tak Ingin Presiden Dimakzulkan

Pelantikan PAW Dirut TVRI Dinilai Melanggar UU MD3

Jaksa Agung Melantik 19 Pejabat Esselon II Secara Virtual

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2