Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
2019-09-16 06:34:59
 

Ilustrasi. Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., atau dikenal dengan Din Syamsuddin.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dukungan terhadap revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus mengalir. Kali ini dukungan disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.

Din mengaku mendukung RUU usulan DPR tersebut jika tujuan revisi adalah memperkuat eksistensi, tugas dan fungsi KPK dalam memberantas korupsi yang semakin merajelela baik di kalangan eksekutif, maupun legislatif dan yudikatif.

"Tentu saya bersetuju dengan adanya UU Revisi tentang KPK," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (16/9).

Namun demikian, mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu akan dengan terang menolak jika revisi bertujuan melemahkan KPK. Dia tidak ingin ada fungsi dan tugas KPK yang dikurangi.

Menurutnya, jika revisi memberi peluang bagi intervensi pemerintah dan menjadikan KPK sebagai subordinat pemerintah, maka RUU tersebut harus ditolak.

"Hal demikian, jika terjadi sungguh mengkhianati amanat reformasi yang salah satu misi utamanya adalah memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," tegasnya.

Lebih lanjut, Din menguraikan bahwa masyarakat mendambakan kehadiran KPK yang bisa bekerja sungguh-sungguh secara benar, konsisten, konsekuen, imparsial serta independen dalam memberantas korupsi.

"Khususnya pemberantasan kasus-kasus di kalangan pemangku amanat," pungkasnya.(wv/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
  Aktivis Unpam Dorong Mahasiswa Tolak UU KPK Lewat Judicial Review
  BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
  Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
  Tolak UU KPK, PB HMI: Utamakan Aksi Damai Secara Akademis
 
ads

  Berita Utama
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun

 

  Berita Terkini
 
BNNK Balikpapan Amankan Suami Istri Kurir Sabu dengan Barbuk Sabu 2 Kg

Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'

KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim

Vonis 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Milyar untuk Trisona Putra Pemilik 499,4 Gram Sabu

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2