Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
2019-09-16 06:34:59
 

Ilustrasi. Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., atau dikenal dengan Din Syamsuddin.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dukungan terhadap revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus mengalir. Kali ini dukungan disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.

Din mengaku mendukung RUU usulan DPR tersebut jika tujuan revisi adalah memperkuat eksistensi, tugas dan fungsi KPK dalam memberantas korupsi yang semakin merajelela baik di kalangan eksekutif, maupun legislatif dan yudikatif.

"Tentu saya bersetuju dengan adanya UU Revisi tentang KPK," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (16/9).

Namun demikian, mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu akan dengan terang menolak jika revisi bertujuan melemahkan KPK. Dia tidak ingin ada fungsi dan tugas KPK yang dikurangi.

Menurutnya, jika revisi memberi peluang bagi intervensi pemerintah dan menjadikan KPK sebagai subordinat pemerintah, maka RUU tersebut harus ditolak.

"Hal demikian, jika terjadi sungguh mengkhianati amanat reformasi yang salah satu misi utamanya adalah memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," tegasnya.

Lebih lanjut, Din menguraikan bahwa masyarakat mendambakan kehadiran KPK yang bisa bekerja sungguh-sungguh secara benar, konsisten, konsekuen, imparsial serta independen dalam memberantas korupsi.

"Khususnya pemberantasan kasus-kasus di kalangan pemangku amanat," pungkasnya.(wv/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  HAKORDIA 2020: Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Antikorupsi
  Astagfirullah, Lagi-lagi Terjadi! Pegawai KPK Putuskan Hengkang Gara-Gara...
  ICW Yakini KPK Enggan Cari Harun Masiku
  Busyro Muqoddas: KPK Dimutilasi Tuntas oleh Pemerintah
  Penyidik KPK Nilai Izin Dewan Pengawas Hambat Proses Penegakan Hukum
 
ads1

  Berita Utama
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pasutri Penipu Pengusaha 39,5 Miliar Mengaku Menantu Mantan Petinggi Polri Ditangkap

Ikhtiar Hadapi Pandemi Covid-19, Personel Si BPKB Ditlantas Polda Metro Rutin Berjemur dan Senam

Presiden Jokowi Melantik Listyo Sigit Prabowo Menjadi Kapolri

Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua

Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2