Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Fadli Zon
Diplomasi Parlemen Bagian dari Diplomasi Total Indonesia
2020-11-30 16:57:16
 

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam sambutannya pada kegiatan BKSAP Day dengan mengusung tema "Diplomasi Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia", di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.(Foto: Singgih/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan diplomasi parlemen merupakan bagian dari diplomasi total Indonesia. Ia menjelaskan, konsep diplomasi total telah terbangun sejak zaman kemerdekaan melalui Pidato Bung Hatta 'Hanya dengan melibatkan secara aktif semua komponen bangsa maka diplomasi Kita akan berhasil mencapai kepentingan nasional Kita,' dan juga konsep mendayung di antara dua karang yang bersifat bebas aktif.

Hal itu dijelaskan Fadli dalam sambutannya pada kegiatan BKSAP Day dengan mengusung tema "Diplomasi Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia", di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu (28/11). Kegiatan ini juga dihadiri Anggota BKSAP DPR RI Fadhullah BKSAP Day yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa/i STIT Diniyyah Puteri, Ponpes Thowalib Putra, dan Universitas Muhammadiyah Sumbar.

"Oleh karena itu, perlunya diplomasi bukan hanya oleh diplomat. Tetapi oleh semua komponen bangsa dari berbagai latar belakang, profesi dari berbagai latar belakang institusi, terutama di eksekutif, legislatif dan institusi lainya," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Di era globalisasi sekarang ini diplomasi total sangat diperlukan. Dimana kemajuan teknologi membuat tidak ada jarak lagi di antara negara-negara yang ada. Dengan kemajuan teknologi, orang-orang bisa berkomunikasi langsung dengan siapapun dan di manapun berada. "Kegiatan ini dimaksudkan untuk menangkap aspirasi dan pandangan publik dalam pelaksanaan diplomasi parlemen sekaligus memperluas informasi mengenai peran diplomasi parlemen yang dilakukan DPR," ujar Fadli.

Pada diskusi ini, Fadli menjelaskan program-program parlemen di luar dari tugas-tugas utama yang ada yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran. "Dari diskusi yang ada ini, memang perlu dilakukan diskusi semacam ini karena diplomasi parlemen itu merupakan juga kewajiban bagi anggota masyarakat karena ini memperjuangkan kepentingan nasional di tengah globalisasi ini," ujarnya.

Ia juga menjelaskan fleksibilitas diplomasi parlemen yang bisa lebih lugas dan cair dalam menjalin hubungan dengan aktor negara lain. Terlebih diplomasi parlemen memiliki keunggulan lain dalam melakukan pendekatan ke negara-negara dengan sistem parlementer.

Dalam sesi diskusi, sebagian besar peserta menggarisbawahi isu-isu terkait Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai hal yang perlu diperjuangkan khususnya dalam isu pendidikan dan penguatan tata kelola (anti korupsi). "Satu fokus BKSAP adalah diplomasi dalam isu-isu kebutuhan dasar manusia yang terangkum dalam SDGs," ucapnya.(skr/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Fadli Zon
 
  Diplomasi Parlemen Bagian dari Diplomasi Total Indonesia
  Fadli Zon Jabat Ketua BKSAP
  Tak Peduli Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah, Fadli Zon: Saya Akan Tetap Kritis
  Inklusi Keuangan, Solusi Ketimpangan Ekonomi
  Fadli Zon Pamer Foto Ribuan Santri Madura, Simbol Pendukung Prabowo
 
ads1

  Berita Utama
AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah

Deteksi Dini Kejahatan Siber, Baintelkam Polri - XL Axiata Tingkatkan Sinergitas

PKS: Pak Jokowi Katanya Benci Produk Asing, Kok Impor Beras 1.5 Juta Ton?

Komisi III Dukung Pemerintah Segera Sahkan RUU KUHP

KY Gandeng KPK untuk Seleksi Calon Hakim Agung

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2