Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Reklamasi Pantai
Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
2018-12-16 12:14:07
 

Tampak suasana saat acara Diskusi Publik yang digelar NSEAS dibilangan Cikini Jakarta Pusat. pada, Jumat (14/12).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hidayat Matnoer, MPP perwakilan dari Koordinator Forum Solidaritas Alumni UI menyampaikan bahwa proyek reklamasi pantai khususnya Teluk Jakarta sekonyong ibarat pertunjukan "permainan kelompok gelap", utaranya mengkritisi saat mengisi sesi diskusi Publik bertajuk, 'Menyoal Kejahatan korporasi Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta," yang digelar pada Lembaga Riset Independen Network for Sout East Asian Studies (NSEAS) pada, Jumat (14/12) di bilangan Cikini Jakarta Pusat.

Sejatinya, lanjut Matnoer mengulas ada yang semacam sesuatu yang aneh, dimana sebanyak 13 pulau reklamasi yang semenjak November 2017 dihentikan izinnya, namun tidak ada pengembang yang menggugat.

"Kalau berbicara cost and benefit, mestinya ada yang menggugat. Ini adalah permainan kelompok gelap. Maka itu tidak bisa dibongkar dari dalam. Soalnya Reklamasi hanya bagian dari grand design yang lebih luas lagi, yakni GIant Sea Wall," ujarnya menduga.

Lanjut Matnoer yang juga merupakan pengamat Keuangan dan Perbankan itu menjelaskan bahwas, politik di Indonesia adalah politik di bawah meja, sedangkan di luar negeri di atas meja (transparan) semuanya. Namun harapnya, cepat atau lambat akan terbongkar terkait pembiaran akan pemberian izin bagi keempat (4) pulau reklamasi teluk Jakarta lainnya itu, ulasnya kembali.

Pulau reklamasi itu baru bagian design awalnya saja, yang didesain semenjak zaman sebelumnya. ini pemain besar, bukan semenjak di zaman ahok saja. "Indikasinya ini reklamasi bukan hanya korporasi saja, namun ini semacam konsorsium korporasi yang berupaya merealisasikan agar proyek GSW itu terealisasi," jelasnya.

Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com dilokasi acara diskusi publik, nampak hadir sebagai narasumber yang mengupas terkait problematika Reklamasi Pulau Palsu Teluk Jakarta itu, Dr. Sri Bintang Pamungkas, Amir Hamzah, Elvan Gomes SH MH, Muchtar Effendi Harahap, Ir. Syahganda Nainggolan, Hidayat Matnoer, serta hadir pula Letjen (purn) Syarwan Hamid.

Senada dengan pandangan Matnoer tadi, Aktivis senior lintas generasi Dr. Sri Bintang Pamungkas (SBP) menceritakan, bila membahas mengenai tema terkait 'Kejahatan Korporasi' yang notabene berlangsung di Indonesia, paparnya maksudnya disini ialah 'Korporasi Cina-Cina' itu tentunya.

"Bagaimana Cina-cina ini menjadi besar. Pak harto adalah salah satu yang melahirkan mereka," ujarnya miris

Soalnya semenjak Pemilu terpilih menjadi Presiden yang kemudian dimulail pembangunan, para taipan tersebut acapkali melakukan manipulasi anggaran, melalui salah satu keuangan. mereka bermain dari sisi cost.

"Manajemen dari pihak mereka tinggi-tinggi, bahkan mereka juga bermain dalam asset (depresiasi), dan bagaikan mereka diduga kuat tidak segan-segan bekerjasama dengan orang pajak agar meminta bayar pajaknya kecil. Hingga mereka kaya raya seperti yang kita rasakan kini."

Ditambah lagi, saat di era Orde Baru dibiarkan melakukan perbuatan bisnis digerakkan, seperti, antara lainnya otomotif, tidak ada yang buatan Indonesia, baik dari LN, maupun dari Cina

Lanjutnya, bisnis para Taipan tersebut memanfaatkan pasar yang besar, bahkan, baik menteri-menteri kita Wijoyo maupun tim Mafia Berkeley nya, dimana masih ada Sumarlin, Radius Prawiro Gubernur bank central waktu itu. Maka itulah, Apabila diantaranya nama-nama tersebut diatas masih hidup, Kemuka Bintang mestinya ditanyakan, mengapa terjadi krisis moneter?," ungkap SBP.

"Karena mereka melanggengkan cara-cara cina yang manipulatif itu. Sebelumnya ada subsidi bunga, bunga rendah dikhususkan pada pribumi (UKM) dicabut pada jamannya gubernur bank sentral saat itu (Orde Baru)," tudingnya.

Baik bermunculan pula, lembaga lembaga keuangan bank saat itu. Akhirnya begitu rupa keuangan dikuasai mereka juga. "Masih ingatkah dengan Edy Tansil koruptor kakap merampok Bapindo? Praoyogo Pangestu bobol pabrik plastik?," ungkap SBP.

Intinya, oknum pejabat sendirilah yang membesarkan mereka. Itulah menyebabkan keadaan seperti sekarang, lalu merambah ke tempat lain yang tidak hanya sektor Perdagangan, Keuangan, bahkan sektor Industri kini, lanjut Bintang.

Maka itulah, bagi Anies Baswedan, Bintang Pamungkas menuturkan, kalau jangan sampai Anies nantinya melakukan kejahatan yang bakalan melahirkan cina-cina seperti itu.

Memang, Anies sudah melarang 13 pulau, namun 4 pulau dia kasih izin. itu termasuk Agung Podomoro, Agung Sedayu, dan juga Muara Wisesa. "Ada apa dengan Anies Baswedan, padahal itu sudah ditentang oleh nelayan. Dimana tidak bisa bebas ke laut lepas, mereka mati, belum sampai satu tahun Anies membela memberikan lampu hijau tambahan kesejahteraan pada nelayan dia diahadapkan pada situasi seperti itu. Dugaan saya ini kongkalingkong," ungkap SBP.

"Apablla memang Anies nampaknya masuk ke ranah seperti itu, Anies itu kan pilihan kita. Justru bila benturan dan berkhianat pada kita. ini yang jadi persoalan."

"Terpaksa harus dilakukan begitu, artinya kalau dia kongkalingkong dengan cina-cina itu, dia mesti dibongkar. Cina-cina itu, khususnya harus mereka dengan ongkos dan biaya mereka sendiri mennggelamkan reklamasi itu," tegas SBP.

Soalnya ada 4 perosalan reklamasi, bagaimana kehidupan nelayan lebih baik, bahkan dengan 17 pulau itu. Itu kemudian ditentang semua pihak, bahkan ditentang praktisi, akademisi sedari kelompok ITB, UI, dan aliansi Universitas terkemuka di Indonesia.

Lalu persoalan kedua ialah masalah tekhnis, dimana upaya mencegah air laut masuk ke Jakarta, dimana air dari Jakarta ini sudah disedot untuk air minum tanpa aturan. Menggali 30 meter. Soalnya, itu menyebabkan masuknya air laut ke Jakarta. Seperti, 'mencong'nya gedung Sarinah, karena pondasinya sudah kena garam, swat air laut. banjir yang terjadi 13 sungai di permukaan , muara pantai Jakarta.

Bagaimana mencegah erosi pantai? semestinya ini didorong kerangka reklamasi, tidak satupun yang berhasil, dimana ditanggulangi, malahan di apporve oleh Anies Baswedan.

"Inilah yang dikerjakan oleh cina-cina ini, AB dikerjain sama cina-cina (taipan) ini, hingga terjadilah approvoal terhadap 4 pulau. Padahal ada bangunan disegel, padahal ada peraturan lain membuka dan memberikan IMB pada para pengembang itu," papar Bintang, yang juga merupakan praktisi Ahli Manajemen dan Evaluasi Industri itu

Selanjutnya, LetJen (purn) Syarwan Hamid yang turut hadir pun angkat bicara, Ia mengatakan ancaman terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat ini sudah sangat mengkhwatirkan, baik ancaman ekonomi, kesejahteraan dan sebagainya.

"Tetapi ancaman yang hampir pasti paling mungkin terjadi adalah dominasi china," jelasnya jebolan Akmil tahun 1966 itu.

Baik dimana buruh-buruhnya berdatangan, kemudian nantinya bakalan bangun dan bikin partai lalu kudeta. Semisalnya saja Dalai lama diusir saat kudeta Nepal diusir, ungkap Syarwan.

Di wilayah lain, terjadi pula di Maladewa yang kini hampir sudah dalam tahap yang finish. Selanjutnya di Angola, Zimbabwe, bahkan Timtim pula.

Sementara, di Malaysia juga ada, namun masih di bawah proxy war, namun bisa diatasi soalnya disana ada Mahathir. Sedangkan di Indonesia, kemuka Syarwan kekuatan yang menyadari banyak, namun terpecah pecah belum menyatu dalam satu kepemimpinan.

"Kemudian membutuhkan kekuatan masyarakat solid. bila terjadi konflik horizontal maka bisa dihadapi/stop. Kalau tidak bakal ada saling membunuh, karena konflik potensi kita luar biasa, pribumi dengan pribumi, orang kaya dengan miskin," cetusnya mengingatkan.

Apabilan nantinya ini menjadi lahan saling ancaman, akhirnya bangsa ini punah dan tidak dikasih apa-apa. Sementara, persoalan Reklamasi sebenarnya bagian kecil daripada bentuk ancaman. China ingin menguasai suatu tempat, katakanlah PKI, mereka sudah real expert. Dimana mereka sudah memiliki gerilyawan untuk pada waktu diperlukan mereka bisa menjadi gerilyawan atau mata-mata, dan bisa berubah menjadi pasukan, bebernya kembali.

Situasinya nanti mereka selamatkan assetnya, Reklamasi itu salah satu landscape-nya rancanagan kakinya, jalan tol yang dibangun itu untuk run way pesawat semua. sedangkan buruh buruh disini untuk welcome dan berikan informasi.

"Bangsa kita mungkin saat ini sedang dalam tahap 60 persen proxy war. Jadi hati hati berkutat dalam masalah kecil, mungkin kita akan lupa ancaman bangsa suudah terjadi, kok diam saja. nepal, maladewa, kok seperti itu diam saja, bahkan kok ikutan berkolaburasi," Imbuhnya miris.

"Jokowi berpotensi sebagai penghianat bangsa, soalnya dia melakukan pembiaran. Lihat sekarang saja Sishankam kita seakan lumpuh sama sekali, pintu belakang depan terbuka lebar. Lini pintu di pantai timur, barat. Reklamasi di batam ada 20 pantai, dan semuanya strategis," jelas purnawirawan TNI Bintang tiga yang pernah menjabat selaku Kadispen TNI AD tahun 1992 itu.

Memang, "sosok Anies selaku Gubernur Ibukota Negara DKI Jakarta sudah sejauh ini memperbaiki, ada baiknya. Maka itu, jangan sampai ada orang baik seperti ini, layu sebelum berkembang," Sarwan mengingatkan.

"Kalau mereka bisa bangun apartement dan segalam macam, lalu isinya china dan segala macam, kalau yang kontrol para taipan tadi, perlu ditindaklanjutkan, siapa yang berikan izin," tegasnya.

"Saya hanya mengingatkan, kita jangan hanya larut tenggelam dalam masalah ekonomi, masalah dana lain, coba memikirkan ancaman ini kelak dan pasti akan kita hadapi. Kelak, apalagi kalau Jokowi 5 tahun lagi jadi Presiden. lima tahun saja sudah cukup banyak terbangun infrastruktur, itu. pulau, jalan tol, pelabuhan semua sudah digadaikan ke China," pungkas Syarwan.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Reklamasi Pantai
 
  Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
  NSEAS Bakal Gelar Diskusi Publik Menyoal Kejahatan Korporasi Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
  Hentikan Semua Reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau
  Setelah Ahok, Polisi Akan Periksa Djarot Terkait Kasus Proyek Reklamasi
  Kadishubtrans DKI Jakarta Diperiksa Terkait Izin Amdal Lalin
 
ads

  Berita Utama
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019

LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks

 

  Berita Terkini
 
Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir

Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK

Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2