Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Lalu Lintas
Ditilang Tidak Menyalakan Lampu Motor Siang Hari, 2 Mahasiswa Uji UU LLAJ
2020-02-09 10:55:02
 

Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan selaku pemohon prinsipal menjelaskan pokok permohonannya dalam sidang perdana uji materiil Undang - Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Selasa (4/2) di ruang Sidang MK.(Foto: Humas/Ifa).
 
JAKARTA, Berita HUKUM - MKRI. Alkisah Eliadi Hulu ditilang oleh petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Jakarta Timur saat mengendarai sepeda motor dalam perjalanan menuju kampus pada Senin, 8 Juli tahun 2019 pukul 09.00 WIB. Alasannya, Eliadi tidak menyalakan lampu utama sepeda motor yang dikendarainya. Dia disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada waktu yang sama Eliadi mengunduh UU LLAJ melalui telepon selularnya untuk mengetahui ketentuan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ.

Setelah membaca ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, Eliadi merasa tidak mengerti manfaat dari menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Ia juga mempertanyakan ketentuan dalam UU LLAJ yang mewajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari.

Merasa dirugikan, Eliadi Hulu bersama Ruben Saputra Hasiholan Nababan mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini menguji Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ yang menyatakan, "Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari," dan Pasal 293 ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah)," Menurut para Pemohon, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 8/PUU-XVIII/2020 ikhwal uji materi UU LLAJ yang diajukan oleh Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan ini digelar pada Selasa (4/2) lalu di Ruang Sidang Panel MK. Sidang perkara ini dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Hadir tanpa didampingi kuasa hukum, Ruben mendalilkan pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan karena frasa "pada siang hari" tidak mudah dimengerti. Akibatnya, sambung Ruben, menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Padahal setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Namun, keberlakuan pasal-pasal tersebut telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.

"Bahwa bagian Penjelasan dalam pasal a quo hanya berbunyi 'cukup jelas' yang artinya tidak ada penjelasan lanjutan terkait dengan frasa 'pada siang hari' sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan waktu mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa yang dimaksudkan norma tersebut," terang Ruben.

Letak Astronomis

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa penerapan kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari tersebut tidak sesuai dengan letak astronomis Indonesia. Menurut para Pemohon, penerapan kewajiban menyalakan lampu utama pada sepeda motor tersebut diberlakukan di negara Nordik yang berada di bagian utara bumi dengan kondisi sinar matahari paling sedikit pada siang hari. Sehingga dibutuhkan bantuan penerangan dengan konsep pencahayaan lampu DRL (daytime running lamp) guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. "Kurangnya sinar matahari pada negara yang mempelopori penyalaan lampu pada siang hari, disebabkan iklim dan letak astronomis negara tersebut," jelas Ruben.

Semenjak diberlakukannya UU LLAJ tersebut, sambung Ruben, seluruh korporasi mengeluarkan posisi lampu utama otomatis menyala pada saat sepeda motor dinyalakan. Hal ini berakibat pula pada terganggunya kenyamanan masyarakat sekitar akibat lampu yang menyorot langsung dan hal tersebut juga merupakan bentuk ketidaksopanan. Atas permohonan ini, para Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 serta menyatakan pasal a quo secara bersyarat konstitusional sepanjang frasa "pada siang hari" diubah menjadi "sepanjang hari".

Sistematika Permohonan

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra menasihati para Pemohon agar dilakukan perbaikan sistematika permohonan mulai dari kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, hingga potensi kerugian konstitusional para Pemohon. "Dalam permohonan ini, saudara masih mencampuradukkan kerugian konstitusional dengan kedudukan hukum. Ini harus dibedakan letaknya sehingga setelah dijelaskan, baru ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian," sampai Saldi.

Selain itu, Saldi juga menyoroti perlu dilakukan penelusuran sumber argumentasi terkait perbedaan pemaknaan waktu antara pagi, siang, dan sepanjang hari yang dimaksudkan para Pemohon. Hal ini berkaitan pula dengan petitum yang diajukan para Pemohon.

Implementasi Norma

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mempertanyakan pada para Pemohon sehubungan dengan pemahaman pada pasal yang diajukan, apakah sudah tepat atau hanya masalah pelaksanaan dari pasal tersebut. Ketika dirunut pasal, sambung Daniel, maka pasal-pasal sebelumnya harus dipahami sebagai satu kesatuan norma yang utuh. "Ini penting dicermati, ternyata norma ini hanya diartikan salah sehingga dalam pelaksanaannya salah. Jadi, kritisi lagi norma ini," sampai Daniel.

Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo melihat agar permohonan yang diajukan para Pemohon tidak semata tertuju kepada kepentingan para Pemohon, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat luas. Untuk itu, perlu para Pemohon untuk memperhatikan tujuan dari pengajuan permohonan ini. Pada akhir persidangan, Suhartoyo mengingatkan agar para Pemohon memperbaiki permohonan dan menyerahkan kepada kepaniteraan MK selambat-lambatnya pada Senin, 17 Februari 2010 pukul 14.00 WIB.(SriPujianti/FY/NRA/MK/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Lalu Lintas
 
  LAKSI Menolak Agenda Revisi RUU LLAJ dan Menolak Wacana Soal Peralihan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub
  Ditilang Tidak Menyalakan Lampu Motor Siang Hari, 2 Mahasiswa Uji UU LLAJ
  Direktorat Lalu Lintas Menggelar Rapat Koordinasi 5 Pilar Keselamatan Berlalu Lintas 2019
  Ditlantas PMJ Menggandeng Komunitas Drifting Gelar Milenial Road Safety Festival
  Millenial Road Safety Festival Diyakini Dapat Mengurangi Angka Kecelakaan
 
ads1

  Berita Utama
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020

Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia

Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri

Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Arab Saudi Stop Sementara Kedatangan Jamaah Umroh

Sejumlah Wilayah Tergenang, Anies Imbau Jajaran Turun Tangan Bantu Masyarakat

Reformasi Birokrasi Kemenag Harus Dilakukan

Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak Meninggal Dunia: Negarawan dalam Perang dan Damai

Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2