Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Dr Djonggi Simorangkir: Bukan Cuma KPK, Jaksa dan Hakim Juga Perlu Diperhatikan
2019-09-10 21:44:15
 

Prof. Dr Indriyanto Seno Adji (kiri) bersama Dr Djonggi M. Simorangkir, SH, MH (kanan).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut hirarki penegakan hukum ini, mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim, juga perlu diperkuat bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat. Sedangkan ketiga lembaga penegakan hukum lainnya itu saat ini terkesan diabaikan.

Pasalnya menurut praktisi hukum dan pakar hukum pidana Dr. Djonggi M. Simorangkir,SH, MH menyikapi revisi UU KPK yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, kalau ada upaya melemahkan KPK, itu bisa saja, bagi mereka-mereka yang terlibat korupsi,

"Kita lihat saja, siapa anggota salah satu lembaga yang paling banyak kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau yang diperiksa oleh KPK. Wajar saja, mereka dorong bagaimana caranya untuk melemahkan KPK," ujar Djonggi di Jakarta pada, Selasa (10/9).

Bila revisi memang untuk memperkuat KPK, menurut Djonggi juga harus diimbangi dengan penguatan institusi penegakan hukum lainnya. "Seharusnya pemerintah dan DPR yang punya kewenangan untuk merevisi UU KPK," ujarnya.

Menurut Pria Batak, kelahiran Medan pada 11 November 1957 ini, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak ada KPK pun tidak masalah. Artinya, tidak akan mengganggu sistem peradilan pidana.

"Intinya bagaimana memperkuat fungsi penyidik dari kepolisian yang berkualitas, demikian juga jaksa, dan hakim, agar hukum dapat ditegakkan. KPK boleh ada, namun harus diingat bahwa KPK bukan penuntut umum dan hakim," ucap Djonggi.

Lebih lanjut pasangan advokat senior Ida Rumindang Rajaguguk yang juga doktor hukum ini menegaskan, KPK itu setara dengan penyidik. "Indonesia tanpa KPK pasti masih bisa jalan. Tapi kalau Indonesia tanpa Polisi, Jaksa, dan Hakim, sudah pasti lumpuh," ucapnya.

Salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah kesejahteraan para Jaksa dan Hakim. "Masak jaksa dan hakim di daerah, tempat tinggalnya ngontrak, ke kantor ada yang naik angkot, motor dan lainnya. Sudah gitu gajinya juga standar pegawai negeri dan tergolong minim," ucapnya prihatin.

Oleh sebab itu, jadi sulit diharapkan, Jaksa dan Hakim bisa benar-benar profesional bekerja, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih berat. "Di dunia ini, gaji Jaksa dan Hakim itu besar, mereka juga dapat fasilitas yang memadai," papar suami tercinta Rumindang Rajagukguk ini.

Karena itu, Djonggi meminta Presiden Joko Widodo benar-benar memperhatikan tingkat kesejahteraan para Jaksa dan Hakim. "Boleh saja KPK diperkuat, tapi dengan catatan negara ini sudah baik, dan Penegakan hukumnya berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.

RUU KPK

Sementara itu, RUU KPK yang telah disepakati dalam sidang paripurna DPR itu telah dikirim ke Presiden Jokowi. Kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dipanggil Jokowi ke istana untuk mempelajari naskah RUU yang merupakan usulan DPR tersebut.

Yasonna mengatakan bahwa Jokowi memiliki beberapa perhatian dalam perubahan UU KPK ini. Namun, politikus PDI-Perjuangan itu enggan mengungkapkan fokus Jokowi merespons draf revisi UU KPK yang dikirim oleh DPR tersebut.

"Kami harus mempelajari dulu. Pokoknya ada concern ini harus dipelajari, hati-hati," tandasya seperti yang dikutip dari CNNIndonesia.com di Jakarta.(bh/ams)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  KPK Keras: Hei Pak Moeldoko Kami Tidak Hambat Investasi, Tapi Justru...
  Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Kaltim Berakhir Ricuh
  Jokowi Masuk Perangkap Revisi UU KPK
  Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
  Selamat Jalan KPK...
 
ads

  Berita Utama
Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Kaltim Berakhir Ricuh

Harapan Tokoh Papua ke Mahasiswa yang Kuliah Diluar Papua

MPR Sepakat Perlunya Haluan Negara

Terungkap! Tanah Rencana Ibu Kota Baru RI Dikuasai Taipan Sukanto Tanoto

 

  Berita Terkini
 
Tolak Tuntutan Mahasiswa, Tagar #TurunkanJokowi Trending Topic

KPK Keras: Hei Pak Moeldoko Kami Tidak Hambat Investasi, Tapi Justru...

Negeri di Atas (Awan) Asap!

Serangan Kilang Minyak Arab Saudi: Presiden Iran Minta Pasukan Asing Menjauh

Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Kaltim Berakhir Ricuh

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2