Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Dr Djonggi Simorangkir: Bukan Cuma KPK, Jaksa dan Hakim Juga Perlu Diperhatikan
2019-09-10 21:44:15
 

Prof. Dr Indriyanto Seno Adji (kiri) bersama Dr Djonggi M. Simorangkir, SH, MH (kanan).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut hirarki penegakan hukum ini, mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim, juga perlu diperkuat bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat. Sedangkan ketiga lembaga penegakan hukum lainnya itu saat ini terkesan diabaikan.

Pasalnya menurut praktisi hukum dan pakar hukum pidana Dr. Djonggi M. Simorangkir,SH, MH menyikapi revisi UU KPK yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, kalau ada upaya melemahkan KPK, itu bisa saja, bagi mereka-mereka yang terlibat korupsi,

"Kita lihat saja, siapa anggota salah satu lembaga yang paling banyak kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau yang diperiksa oleh KPK. Wajar saja, mereka dorong bagaimana caranya untuk melemahkan KPK," ujar Djonggi di Jakarta pada, Selasa (10/9).

Bila revisi memang untuk memperkuat KPK, menurut Djonggi juga harus diimbangi dengan penguatan institusi penegakan hukum lainnya. "Seharusnya pemerintah dan DPR yang punya kewenangan untuk merevisi UU KPK," ujarnya.

Menurut Pria Batak, kelahiran Medan pada 11 November 1957 ini, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak ada KPK pun tidak masalah. Artinya, tidak akan mengganggu sistem peradilan pidana.

"Intinya bagaimana memperkuat fungsi penyidik dari kepolisian yang berkualitas, demikian juga jaksa, dan hakim, agar hukum dapat ditegakkan. KPK boleh ada, namun harus diingat bahwa KPK bukan penuntut umum dan hakim," ucap Djonggi.

Lebih lanjut pasangan advokat senior Ida Rumindang Rajaguguk yang juga doktor hukum ini menegaskan, KPK itu setara dengan penyidik. "Indonesia tanpa KPK pasti masih bisa jalan. Tapi kalau Indonesia tanpa Polisi, Jaksa, dan Hakim, sudah pasti lumpuh," ucapnya.

Salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah kesejahteraan para Jaksa dan Hakim. "Masak jaksa dan hakim di daerah, tempat tinggalnya ngontrak, ke kantor ada yang naik angkot, motor dan lainnya. Sudah gitu gajinya juga standar pegawai negeri dan tergolong minim," ucapnya prihatin.

Oleh sebab itu, jadi sulit diharapkan, Jaksa dan Hakim bisa benar-benar profesional bekerja, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih berat. "Di dunia ini, gaji Jaksa dan Hakim itu besar, mereka juga dapat fasilitas yang memadai," papar suami tercinta Rumindang Rajagukguk ini.

Karena itu, Djonggi meminta Presiden Joko Widodo benar-benar memperhatikan tingkat kesejahteraan para Jaksa dan Hakim. "Boleh saja KPK diperkuat, tapi dengan catatan negara ini sudah baik, dan Penegakan hukumnya berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.

RUU KPK

Sementara itu, RUU KPK yang telah disepakati dalam sidang paripurna DPR itu telah dikirim ke Presiden Jokowi. Kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dipanggil Jokowi ke istana untuk mempelajari naskah RUU yang merupakan usulan DPR tersebut.

Yasonna mengatakan bahwa Jokowi memiliki beberapa perhatian dalam perubahan UU KPK ini. Namun, politikus PDI-Perjuangan itu enggan mengungkapkan fokus Jokowi merespons draf revisi UU KPK yang dikirim oleh DPR tersebut.

"Kami harus mempelajari dulu. Pokoknya ada concern ini harus dipelajari, hati-hati," tandasya seperti yang dikutip dari CNNIndonesia.com di Jakarta.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  Judicial Review, Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK
  Ada Matahari Kembar di KPK?, Firli Bahuri: Tak Ada itu Wadah KPK Independen
  Komisi III Tegaskan Dewas KPK Harus Pahami Mekanisme Perundang-undangan
  Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
  Ketika KPK Sudah Jinak
 
ads1

  Berita Utama
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Sertifikat Tanah dan E-KTP Palsu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Melanggar UU No 10 Tahun 2016, Surat Bupati Kabgor Tentang Pengisian PAW Wabup Tidak Perlu Diparipurnakan

Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan

Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2