Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Perubahan Iklim
Dradjad Wibowo: Isu Perubahan Iklim Tidak Boleh Bertentangan Dengan SDGs
2021-11-17 05:39:37
 

Ilustrasi. Perubahan tutupan hutan dan suhu permukaan tanah harian rata-rata tahunan pada tahun 2002 dan 2018 di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sumber: Nicholas H Wolff dkk (Lancet Planetary Health, 2021).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Agenda kerja pembangunan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Sustainable Development Goals/SDGs. Agenda SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan yang diarahkan pembangunan berkelanjutan berbasis hak asas manusia dan kesetaraan.

Tujuannya, untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Demikian dikatakan Ekonom senior Dradjad Wibowo saat mengisi webinar yang digelar Fraksi PAN MPR RI bertema "Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Serta Bauran Kebijakan Dalam Menghadapi Issue Carbon Trading", Senin (15/11).

"Isu karbon dan climate change tidak bisa bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 13 dalam melawan perubahan iklim dan dampaknya," kata Dradjad Wibowo.

Dikatakan Dradjad, Indonesia saat ini sudah punya regulasi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Tujuan Perpres itu, dijelaskan Dradjad untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

"Aturan ini sudah cukup rinci menjelaskan tentang karbon pada pasal 33 dengan lead sektornya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya," terangnya.

Ditekankan juga oleh Ketua Dewan Pakar PAN ini, masalah pembangunan harus seiring dengan keberlanjutan. Termasuk, berperan dalam meningkatkan ekspor dan ekonomi Indonesia.

Pasalnya, kata dia, efek multiplier yang mungkin muncul, akan sangat besar pengaruhnya ke APBN, lapangan kerja dan ekonomi daerah.

"Kelalaian mengurusi kelestarian terbukti memberikan kerugian besar baik bagi pengusaha mapun negara," tandasnya.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'

Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton

Mahasiswa UINSU di Begal HP, Pelaku Mengaku Perwira Polisi Sunggal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2