Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemilu
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
2018-12-07 19:43:26
 

Politisi PKS, Mardani Ali Sera.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyesalkan terjadinya jualbeli KTP elektronik secara bebas. Ia menggap ini jadi salah satu kejadian luar biasa.

"Ini Kejadian luar biasa, dokumen negara bisa beredar di pasaran secara bebas," kata Mardani, di Komplek Senayan, Kamis (6/12).

Lebih jauh, Politisi PKS itu juga menyatakan sudah sampai level berbahaya karena berdasarkan investigasi kompas blangko KTP El merupakan asli sesuai yang dikeluarkan dukcapil.

"Ini sudah sampai level berbahaya," ujarnya.

Pria Kelahiran Betawi ini mengatakan harus ada audit terhadap proses pembuatan KTP, mulai dari pemerintah, sampai vendor yang mengerjakan proyek ini.

"Pemerintah melalui BPK atau auditor independen harus segera mengaudit dan menangani secara serius, ayo rakyat juga harus ikut mengkritisi," katanya.

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden yang terkenal itu juga menyesalkan isu ini jelang Pemilu 2019.

"Seharusnya Pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini, Rakyat makin di buat cemas karena bisa dimanfaatkan untuk kejahatan," ujarnya.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu juga mengingatkan, permasalahan KTP El sering kali punya dapak besar terhadap kisruh diberbagai Pemilihan Umum di indonesia.

"Selain bisa dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, masalah KTP el juga berdampak besar terhadap kisruh dan sangkut pemenuhan hak politik warga negara dan bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk menggandakan indentitas," ujarnya.

Mardani mengatakan DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan audit Kompas terkait KTP El, "Secapatnya Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri untuk menjelaskan masalah ini," pungkasnya.

Sementara, terkait pemberitaan ini, Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A pada akun media sosial twiter akun @hnurwahid menulis komentarnya, "Akurasi DPT masih bermasalah, jumlahnya: 8 jt (Bawaslu), 25 jt (sekretariat koalisi pendukung PAS), 30 jt (KPU), 31 jt (Mendagri). Eh skrg muncul masalah E-Ktp yg diperjualbelikan. Demi kepastian hukum&legitimasi pemilu, harusnya KPU & Pemerintah & DPR serius selesaikn masalah ini," tulisnya, Jumat (7/12).(pks/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
  Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
  Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
  Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
  Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
 
ads

  Berita Utama
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

 

  Berita Terkini
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM

Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor

Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya

Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2