Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Infrastruktur
Empat Tahun Ini, Jokowi Masih Gagal Membangun Infrastruktur
2018-08-25 05:50:52
 

Ilustrasi. Tampak Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla saat Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 73 di gedung DPR - DPD, Senayan Jakarta.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Muchtar Effendi Harahap

PADA 16 AGUSTUS 2018, acara kenegaraan menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 73, di depan Sidang Tahunan MPR (DPR-DPD), Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Kenegaraan. Jokowi menyampaikan pencapaian Pemerintah dan kinerja lembaga tinggi negara lain.

Di dalam pidato kenegaraan itu, Presiden Jokowi berkata, mulai tahun pertama pemerintahan, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, Pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Ada dua pertanyaan pokok dari pidato Jokowi terkait pembangunan infrastruktur ini.

Pertama, apakah Rezim Jokowi ini berhasil atau gagal membangun infrastruktur sejak tahun pertama berkuasa Jawabannya: MASIH GAGAL !

Kedua, apakah pembangunan infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua? Jawabannya: lebih banyak membangun infrastruktur di Pulau Jawa ! Masih Jawa Sentris.

Pembangunan infrastruktur masih gagal:

1. Pembangunan infrastruktur "Tol Laut " bidang kemaritiman masih buruk dan gagal mencapai target 24 lokasi pelabuhan laut sesuai RPJMN. Sangat tidak mungkin bisa mengejar target hanya 1 tahun lagi. Juga target pengurangan atau penurunan harga barang2 kebutuhan pokok di daerah2 terpencil Timur Indonesia dan Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Pemerintah. Tahun kedua, ketiga dan keempat, issu Tol Laut sudah menghilang, diganti issu Tol Darat !

2. Pembangunan infrastruktur "perumahan rakyat" tergolong buruk, gagal dan tidak mampu mencapai target sejuta unit rumah per tahun.

Per 22 Desember 2015, realisasi pembangunan rumah MBR hanya 667.668 unit, terdiri dari 353.120 unit baru, 76.755 unit renovasi rumah. Rumah Non MBR tercapai 237.813 unit. Total realisasi meleset jauh dari target utk MBR 603.516 unit dan 396.484 unit utk Non MBR. Pd tahun kedua (2016), telah merealisasikan program sejuta rumah dgn capaian 805.169 unit. Artinya, gagal mencapai target sejuta rumah. Pd tahun ketiga, hingga awal Desember 2017, realisasi program sejuta rumah 765.120 unit, didominasi 619.868 unit utk MBR (81%) dan 145.252 unit utk Non MBR (19%).

Capaian 2015 hanya 699.770 unit; 2016 sebanyak 805.169 unit; 2017 sebanyak 906.169 unit. Tetapi, semua angka capaian masih di bawah target (1 juta unit per tahun).
Terakhir Agustus 2018, baru 583.000 unit atau sekitar 60 % terbangun. Waktu tinggal 4 bulan lagi, mustahil target 2018 tercapai!

3. Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) seperti Waduk, Jaringan Irigasi, Bendungan dll masih buruk dan belum mencapai target capaian. Sudah 4 tahun masih belum bisa membuktikan prestasi meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan. Sekalipun secara vokal, bisa bilang optimis, akan berhasil, tetapi 4 tahun ini membuat kita percaya, takkan sukses dengan proyek2 infrastuktur SDA hingga berakhir 2019.

4. Pembangunan infrastruktur "jalan dan jembatan" nasional termasuk Jalan Tol masih belum baik dan gagal mencapai target. Sementara finalisasi pembangunan Jalan Tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera (rencana membangun 2.181 km) misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional) hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi. Kalaupun ada baru sekitar 25 km di Lampung. Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1 tahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai target. Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY di bidang jalan dan jembatan.

5. Pembangunan infrastruktur "perkeretaapian" lebih buruk lagi. Sudah 4 tahun berkuasa, belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 4 tahun baru membangun 388 Km jalur KA, sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM. Jokowi di bidang perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti LRT. Di Palembang memang telah beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu.

6. Pembangunan infrastruktur "perhubungan udara" seperti Bandara
(Bandar Udara) juga masih buruk dan gagal mencapai target. Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada 28 Bandara dibangun era SBY. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun hanya 15 Bandara (sekitar 50% target era SBY). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi, masih terseot-seot utk merealisasikan target tsb. SBY jauh lebih bagus ketimbang Jokowi.

7. Pembangunan infrastruktur "perhubungan laut" seperti pelabuhan laut internasional dan nasional belum sukses mencapai target. Untuk rencana pembangunan infrastruktur laut tahun 2015-2019, Rezim Jokowi menargetkan pembangunan 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, jangka 4 (empat) tahun ini telah membangun 105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Pemerintah selama 4 tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau hanya sekitar 50%. Ke depan, waktu tinggal 1 tahun lagi, masih 50% lokasi pelabuhan harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi.

Selanjutnya, Jokowi dalam NAWACITA butir ke tiga menyatakan, akan membangun Indonesia dari pinggiran selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan tidak hanya berorientasi ke wilayah Jawa atau Jawa-sentris, tapi juga Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara timur, dan lainnya.

Di Sumatera telah direncanakan, pembangunan Jalan Tol sepanjang total 2.818 km bakal menghubungkan kota-kota di Sumatra dari Lampung hingga Aceh. Jokowi juga mempromosikan, akan bangun Kereta Api di luar Jawa, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Selelah 4 tahun Rezim Jokowi berkuasa, faktanya? Utk Papua, ada baiknya baca tulisan Natalius Pigai, beredar di Medsos. Pigai menilai, Jokowi hanya membangun 1 ruas jalan Wamena-Nduga, stadion batu dan jembatan Holtekam dari dana kredit Pemda, uang kringat rakyat Papua. Era SBY terbangun infrastruktur 7 ruas jalan prioritas dan 4 ruas jalan strategis tanpa pencitraan.

Utk Sulawesi, pembangunan Kereta masih di sekitar Barru-Pare2 (Sulsel). Itupun proyek era SBY. Utk Kalimantan, no realisasi pembangunan KA. Mangkrak !

Setelah 4 tahun berkuasa, ternyata Rezim Jokowi kembali ke Jawa Sentris. Infrastruktur lebih banyak dibangun di Pulau Jawa. Konsep pinggiran kepung kota, hanya ada dlm pencitraan Jokowi dlm kampanye dan awal bekuasa. No implementasi.

Beragam penilaian kritis atas kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi:

1. Utang Pemerintah tembus Rp. 4.000 Triliun. Benarkah utk infrastruktur seperti klaim Rezim Jokowi? Ekonom Faisal Basri menegaskan, pembangunan infrastruktur lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari dana internal BUMN yg ditugaskan Rezim. Bukan berasal dari utang diambil Pemerintah langsung. Terbukti, utang Pemerintah relatif kecil hubungannya dgn pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, pembangunan kereta api ringan (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek), ditugaskan Bumn PT KAI dan PT. Adhi Karya. Dana dibutuhkan Rp.31 triliun, tetapi Pemerintah memberikan PMN hanya Rp.7,6 triliun.

2. KPK perlu periksa pembangunsn infrastruktur Jokowi karena ada indikasi korupsi raksasa. Ada kejanggalsn di proyek infrastruktur Jokowi. Indikasinya, ada mark up. Ada biaya standar internasional harga per Km utk biaya produksi jalan Tol, LRT dll yg jauh lebih murah dari biaya dikeluarkan Pemetintah. Sebagai misal, salah satu proyek harga produksi per Km hanya USD 8 juta atau sekitar Rp120an miliar. Namun, Pemerintah mengeluarkan Rp.300 miliar per Km.

3. Ada 4 BUMN Karya terancam bangkrut karena terlilit utang jangka pendek untuk mengejar pembangunan infrastruktur ditugaskan pemerintah. Diperkirakan, utang melilit 4 BUMN Karya Rp 156 triliun. Dari jumlah itu, Rp 115 triliun adalah utang jangka pendek, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau sampai tidak mampu bayar, maka negara harus mengcover dengan menyuntikkan dana APBN. Tentunya sangat membebani dan mengganggu program pembangunan infrastruktur lain.

Penulis adalah Ketua Tim Studi Network for South East Asian Studies (NSEAS).(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Bitung Siap Menuju Kota Infrastruktur Dunia
  Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
  Waketum Gerindra: Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara yang Gratis Bukan Jalan Tol
  Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
  Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
 
ads

  Berita Utama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

 

  Berita Terkini
 
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2