Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
KPU
Fadli Zon Sarankan KPU Prioritaskan Masyarakat Belum Masuk DPT
2018-11-23 11:24:53
 

Ilustrasi. Cek data DPT.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fokus pada perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta lebih memprioritaskan masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, ketimbang mendata pemilih yang memiliki gangguan kejiwaan.

"Saya kira justru yang harus diprioritaskan adalah mereka yang belum mendapatkan undangan, belum terdaftar dalam DPT dan sebagainya," tegas Fadli kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11).

Hingga saat ini, KPU masih menunda penetapan DPT hasil perbaikan kedua. KPU memperpanjang waktu penyempurnaan dan perbaikan data pemilih di Enam provinsi selama 30 hari. Enam provinsi yang belum dapat melaporkan DPT hasil perbaikan tahap kedua adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Sebelumnya, KPU memastikan warga yang memiliki disabilitas mental atau gangguan jiwa bisa mencoblos di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota Lembaga Legislatif (Pileg) 2019. Dengan kata lain, penyandang disabilitas mental bisa didaftarkan masuk dalam DPT.

Bila ada vonis tidak mampu atau memiliki gangguan kejiwaan serta tidak mampu mengambil suatu keputusan, menurut Fadli, seharusnya tidak perlu dipaksakan mempunyai hak pilih. "Apalagi dokter menyatakan bahwa mereka tidak mampu menyatakan sikap itu," tambah legislator Partai Gerindra itu.

Derajat gangguan kejiwaan yang dimaksudkan KPU itu, menurut Fadli harus dipertanyakan. Karena pandangan masyarakat tentang gangguan jiwa pada tingkat ekstrimnya adalah orang yang tidak mampu mengontrol dirinya. "Tetapi kalaupun dia masih bisa mengontrol dirinya, saya kira tidak masalah," pungkas legislator dapil Jawa Barat V itu.(es/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > KPU
 
  Fadli Zon Sarankan KPU Prioritaskan Masyarakat Belum Masuk DPT
  KPU Optimis, Pemilu Siap Diselenggarakan
  Ada 60 TPS Sulit Dijangkau, KPU Kaur Lakukan Analisis Giografis TPS untuk Pemilu 2019
  Penomoran PKPU Sebatas Administrasi
  PKPU Dapil dan Logistik Mulai Dibahas di DPR
 
ads

  Berita Utama
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen

Prabowo Naik Ojol Ikut Kopdar Forgab Roda 02 di Sirkuit Sentul

Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta

Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

 

  Berita Terkini
 
Ikut Gerad Pique, Shakira Didakwa Menggelapkan Pajak di Spanyol Rp 233 M

Ketum PD SBY: Rakyat Menginginkan Keadilan

Amien Rais Bicara Jewer PP Muhammadiyah dan Rezim Pekok di Pengajian

Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen

Prabowo Naik Ojol Ikut Kopdar Forgab Roda 02 di Sirkuit Sentul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2