Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Virus Corona
Fokus Tekan Penularan Klaster Perkantoran, Gubernur Anies Sampaikan Penerapan PSBB DKI Jakarta
2020-09-13 20:40:25
 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama jajaran Forkopimda DKI Jakarta dan Satgas Penanganan COVID-19.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama jajaran Forkopimda DKI Jakarta dan Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan detail teknis penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan ke depan di wilayah DKI Jakarta, pada Minggu (13/9).

Dalam pemaparannya, Gubernur Anies menggarisbawahi pengetatan dan penegakan protokol kesehatan di wilayah perkantoran untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yang meningkat signifikan pada awal September 2020.

"Dalam PSBB mulai 14 September ini, fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran. Di arena perkantoran pemerintahan, kedisiplinan untuk mengatur jam kerja dan mengatur jumlah pegawai telah berjalan lebih baik. Tapi, di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan. Karena itulah, dengan diwajibkan para pimpinan mengatur pekerjanya bekerja dari rumah, apabila harus bekerja, maka sebanyak-banyaknya ada 25%. Harapannya, kita bisa menekan kasus yang bermunculan di klaster perkantoran. Ini berlaku selama 2 pekan ke depan. Dan bila di pasar, di pusat perbelanjaan, di gedung perkantoran ditemukan kasus positif, maka bukan saja kantor atau penyewa di lantai tertentu, tapi seluruh gedung akan ditutup selama 3 hari operasi," terang Gubernur Anies dalam siaran pers PPID Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta.

Gubernur Anies menyebut, selama dua pekan, terdapat 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50%, yaitu kesehatan; bahan pangan dan makanan minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; serta sektor usaha yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari.

Adapun kantor pemerintahan dan kantor swasta di luar 11 sektor tersebut akan mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB bahwa di zona dengan risiko tinggi, kantor tetap diperbolehkan beroperasi dengan maksimal 25% pegawai yang bekerja dari kapasitas dalam tempat dan waktu yang bersamaan.

Selama dua pekan ke depan pula, terdapat beberapa kegiatan yang harus ditutup antara lain institusi pendidikan; seluruh kawasan pariwisata (taman rekreasi, dan seluruh kegiatan hiburan); taman kota, RPTRA, dan fasilitas umum yang berkaitan dengan kegiatan perkumpulan orang. Adapun kegiatan resepsi pernikahan, seminar, dan konferensi dilakukan pembatasan ketat. Khusus untuk kegiatan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil.

"Kemudian, beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi tapi dengan kondisi tertentu, restoran, rumah makan, kafe bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang, tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat. Sehingga, beroperasi bisa, tapi hanya untuk pesan antar atau bawa pulang. Lalu, tempat ibadah. Di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga, ini dapat beroperasi dengan kapasitas 50%. Tapi, tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas, berbagai lokasi, dan tempat ibadah di kampung-kampung maupun komplek yang zona merah itu tidak diizinkan untuk beroperasi. Jadi, misalnya Masjid Raya harus ditutup dulu, tapi tempat ibadah di komunitas bisa tetap dijalankan," terang Gubernur Anies lebih lanjut.

Gubernur Anies turut menegaskan, pasar dan pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam lokasi secara bersamaan. Akan tetapi, restoran, rumah makan, maupun kafe yang berada di dalamnya hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang. Gubernur Anies menyebut, dalam masa tiga bulan terakhir, pasar telah menjadi tempat yang menegakkan kedisiplinan melalui pengawasan antarpedagang. Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam penutupan pasar bila ditemukan pertambahan kasus positif telah membuat para pedagang bersama-sama menegakkan kedisiplinan untuk menghindari pasarnya ditutup. Karena itu, Gubernur Anies menyampaikan, klaster kasus terkonfirmasi positif di pasar kini bisa terkendali dengan risiko penularan yang relatif lebih rendah dari waktu ke waktu.

"Berikutnya, yang diatur adalah mobililitas penduduk. Ini akan dikurangi. Kapasitas maksimal dari kendaraan umum atau kendaraan adalah 50%, meneruskan seperti yang ada sekarang. Kemudian, ada pembatasan frekuensi layanan dan armada. Lalu, transportasi darat kereta dan kapal penumpang juga diatur dengan pembatasan jumlah penumpang per kendaraannya. Adapun kendaraan pribadi, hanya boleh diisi maksimal 2 orang per baris kursi, kecuali bila kendaraan pribadi mengangkut keluarga yang berdomisili satu rumah. Tapi, bila tidak satu domilisi, maka harus mengikuti ketentuan maksimal 2 orang per baris. Kebijakan Ganjil Genap ditiadakan selama PSBB. Motor berbasis aplikasi diperbolehkan untuk mengangkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Dan detail dari aturan-aturan ini akan disusun melalui SK Kepala Dinas Perhubungan," jelas Gubernur Anies.

Gubernur Anies juga menjelaskan isolasi yang dikhususkan bagi masyarakat terkonfirmasi positif dengan status OTG maupun bergejala ringan akan ditempatkan di Flat Isolasi Mandiri Kemayoran, hotel dan penginapan, wisma, asrama, dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta

"Jadi, mulai besok, semua yang ditemukan positif diharuskan untuk isolasi secara terkendali di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Isolasi mandiri di rumah tinggal harus dihindari karena ini berpotensi pada penularan klaster rumah (keluarga). Dan ini sudah terjadi karena tidak semua kita memiliki pengetahuan pengalaman untuk bisa menjaga agar kesehariannya tidak menularkan kepada orang lain. Bila ada kasus positif yang menolak diisolasi di tempat yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama dengan aparat penegak hukum. Dan kemudian, kegiatan tracing. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas akan melakukan active case finding. Dan setiap masyarakat yang ditemui dalam kegiatan active case finding wajib untuk menerima kegiatan testing untuk menyelamatkan yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan itu memiliki potensi positif wajib untuk dites. Penentuannya oleh tim Dinas Kesehatan," ucap Gubernur Anies lebih lanjut.

Gubernur Anies juga menggarisbawahi penegakan aturan kedisiplinan akan dilakukan bersama oleh jajaran Polri, TNI, Satpol PP, beserta dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah ditugaskan sebelumnya. Sejauh ini, 158 ribu orang maupun Badan/lembaga/institusi sudah ditindak secara hukum, bahkan denda yang terkumpul sudah sampai 4,333 miliar rupiah. Melalui peraturan hukum mengenai denda progresif, Gubernur Anies berharap kedisiplinan di masyarakat akan semakin meningkat selama PSBB dua pekan ke depan. Selain fokus pada penegakan aturan masker, Gubernur Anies juga menekankan aturan dalam pembatasan kerumunan, yaitu maksimal 5 orang dan menjadi usaha bersama dalam mengurangi potensi penularan COVID-19 di DKI Jakarta.

Di sisi lain, Gubernur Anies memastikan pemberian bantuan sosial akan tetap berjalan. Bantuan sosial diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun (Desember 2020). Penerima bantuan ini sesuai dengan data yang sudah ada seperti yang selama ini berjalan, jumlahnya 2,4 juta keluarga rentan yang ada di Jakarta. Adapun, pembiayaan bantuan sosial ini dilakukan melalui APBN Kementerian Sosial dan APBD Provinsi DKI Jakarta yang nanti pendistribusiannya dilakukan melalui PD Pasar Jaya.

"Kita menyadari bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari kita harus menjaga kedisiplinan. Karena itu, saya garisbawahi sekali lagi. Prinsip dari PSBB adalah berada di rumah, mengurangi bepergian. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Dan bila memang harus pergi, memang karena kondisi mengharuskan, mendesak, dan ketentuan-ketentuannya seperti tadi sudah disampaikan. Mari kita sama-sama disiplin. Mari kita sama-sama melindungi diri kita dan orang lain khususnya dalam penggunaan masker. Menggunakan masker ini tidak nyaman, kita harus akui. Tetapi, terpapar COVID-19 itu jauh lebih tidak nyaman. Dirawat karena COVID-19 jauh lebih tidak nyaman. Karena itu, mari kita gunakan masker dalam kegiatan apapun untuk kita bisa menghindari penularan dan tertular. Dan masa PSBB jalani dengan disiplin. Ya mungkin ini terasa berat. Ya mungkin ini terasa tidak nyaman. Ya mungkin ini terasa membebani. Tapi kita jalani ini. Insya Allah sesudah masa ini, kita akan terasa lebih ringan, kita akan bisa melewati masa ini dengan baik, berkegiatan kembali dengan baik," tutup Gubernur Anies.(beritajakarta/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Akmal Taher Mundur dari Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19
  Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19
  Pernyataan Pers PP Muhammadiyah: Minta Presiden Pimpin Penanganan Covid-19, Tunda RUU Ciptaker, Hingga Tinjau Kembali Pilkada
  Gara-Gara 'New Normal', Indonesia Gak Kunjung Normal
  Perkembangan COVID-19 di Jakarta Per 18 September 2020
 
ads1

  Berita Utama
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Banyak Kejanggalan, Perlu Diinvestigasi Mendalam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dekan UIN Nilai Film Jejak Khilafah di Nusantara Sebagai Propaganda yang Membabi Buta

Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Akmal Taher Mundur dari Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

Prahara Putusan Niaga No 211 di PN Jakpus

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2