Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Media Sosial Twitter
Gugatan Twitter atas Pemerintah AS terkait Akun Anti-Trump
2017-04-09 11:31:06
 

Twitter keberatan dengan permintaan pemerintah AS untuk mengungkap identitas individu di balik akun anti-Trump.(Foto: Istimewa)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Twitter menuntut pemerintah Amerika Serikat setelah AS meminta perusahaan berlambang burung biru itu mengungkap identitas pemilik akun anti-Trump.

Selama ini akun @ALT_USCIS senantiasa mengkritik kebijakan imigrasi yang dibuat Presiden AS Donald Trump. Pemilik akun tersebut tidak jelas, namun akun itu mengklaim bahwa pengelolanya adalah sejumlah karyawan Dinas Imigrasi dan Kewarganegaraan AS.

Setelah pemerintah AS meminta Twitter mengungkap identitas individu di balik akun tersebut, Twitter meminta kepada pengadilan untuk menggagalkan permintaan itu dengan alasan kebebasan berpendapat harus dilindungi.

Gugatan itu diajukan di San Francisco, tempat perusahaan media sosial itu bermarkas.

"Hak kebebasan berpendapat dimiliki pengguna Twitter dan Twitter itu sendiri sebagaimana diatur Amandemen Pertama Konstitusi AS, termasuk hak menyebarkan pesan politik tanpa nama," sebut Twitter.

Twitter menambahkan, pemerintah AS "tidak boleh memaksa Twitter membuka informasi terkait identitas para pengguna ini tanpa menunjukkan terlebih dulu bahwa ada pelanggaran pidana atau perdata yang telah dilakukan."

twitterHak atas fotoTWITTER
Image captionFoto profil dalam akun @ALT_USCIS

Langkah Twitter kemudian mendapat sokongan lembaga pembela hak-hak sipil AS (ACLU).

"Kami senang melihat Twitter membela hak-hak penggunanya dan ACLU akan segera mengajukan dokumen di pengadilan atas nama pengguna tersebut," papar ACLU dalam pernyataan tertulis.

Untuk mengungkap identitas seseorang di dunia maya, tambah ACLU, pemerintah AS harus punya pembenaran kuat.

"Namun dalam hal ini pemerintah tidak memberi alasan apapun, sehingga muncul kekhawatiran bahwa pemerintah sebenarya mencoba membungkam suara pembangkang," sebut ACLU.

Berdasarkan dokumen pengadilan, pemerintah berupaya mendapatkan informasi rinci tentang individu di balik akun @ALT_USCIS. Informasi itu mencakup nomor telepon, alamat email, dan alamat protokol internet.

Twitter diharuskan menyerahkan informasi itu paling lambat pada 13 Maret 2017, meski Twitter baru mendapat permintaan pada 14 Maret 2017.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Media Sosial Twitter
 
  Gugatan Twitter atas Pemerintah AS terkait Akun Anti-Trump
  Posting di Twitter Bisa Lebih Panjang Mulai 19 September
  Twitter Blokir 125 Ribu Akun terkait Terorisme
  Surat Permintaan Resmi Kementerian Kominfo ke Twitter, Inc
  Setelah Indonesia, Twitter Buka Kantor di Hong Kong
 
ads

  Berita Utama
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT di BPK dan Kemendes PDTT

Dapat Perlakuan Diskriminasi, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Keadilan Nyatakan Sikap Protes

Indonesia Siapa Punya?

Soal JK Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Tim Petembak TNI AD yang Menjuarai Lomba Tembak AASAM Tiba di Indonesia

Irjen Kemendes Sugito di OTT KPK, Mendes PDTT Merasa Kaget

Diduga Buka di Saat Ramadhan, Karoke Mega Dangdut Izinnya Terancam di Cabut

IDM: Subsidi 11 Industri Biofuel Sama Dengan Subsidi 'Bodong' Obligor BLBI

KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT di BPK dan Kemendes PDTT

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2