Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BBM
Hafisz Thohir Nilai Penyebab Inflasi Kepri adalah Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
2022-09-12 07:59:27
 

Ilustrasi. Mesin Nozel Pertamax dan Pertamax Dek di POM SPBU Pertamina.(Foto: BH /sya)
 
RIAU, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menilai kesulitan distribusi pangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, akibat kelemahan supply barang, dan demand yang melemah akibat daya beli menurun, sehingga mengakibatkan distribusi pangan terhambat. Termasuk faktor kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah.

"Penghambatan distribusi ini bisa saja karena harga-harga mulai naik, transportasi juga naik, BBM kita, seperti kita ketahui mengalami kenaikan beberapa hari yang lalu, ini juga menjadi pemicu angka inflasi itu sulit untuk kita kendalikan di angka 3 perses sampai akhir tahun ini," kata Hafisz kepada Parlementaria, di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/9).

Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, jika terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kenaikan harga BBM subsidi. Karena jika kenaikan terjadi antara 15 sampai 30 persen dari harga produk yang akan dijual, maka jika BBM dinaikkan menjadi 50 persen, secara otomatis dia akan menjadikan harga-harga komoditas turunan dibawahnya menjadi naik antara 7,5 sampai 17,5 persen.

"Hari ini kita mendapati orang-orang mulai kesulitan (mendapatkan) cabai, telur dan lain sembilan bahan pokok lainnya, itu sudah pelan-pelan dan pasti mengalami kenaikan. Tadi juga disampaikan bahwa nelayan-nelayan sudah sulit untuk melaut karena BBM-nya mahal, dan mereka mengurangi jadwal pergi ke laut, itu akibatnya dan pasti sebentar lagi harga ikan akan naik juga," tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Hafisz juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, dalam menentukan harga-harga sektor lain yang terdampak akibat kenaikan BBM subsidi, mengingat ketika terjadi persoalan terhadap rantai pasok, maka kehati-hatian dibutuhkan dalam menentukan harga tersebut. Itulah mengapa dirinya lebih sepakat jika menyebut penyebab inflasi bukan disebabkan oleh sektor pangan dan transportasi, namun kenaikan harga BBM subsidi lah yang menjadi faktor utama inflasi.

"Kita selalu bicara cabai penyebab inflasi, sesungguhnya faktor inflasi terbesar itu adalah BBM. Maka dari itu kita mengkritisi kenapa (harga) BBM harus naik setinggi itu. Tadi saya sampaikan beberapa negara juga bisa berhasil mengontrol harga minyaknya. Kalau inflasi tidak bisa kita kontrol dengan harga, maka kita hanya mengomong di atas angin saja terhadap rencana-rencana asumsi makro kita, inflasi 3 persen pertumbuhan 5,6 persen dan juga kemiskinan diturunkan sekian juta dan lain sebagainya," tutur Hafisz.

Terakhir, Hafisz mengatakan, inflasi terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun akibat gejolak harga di pasaran, maka secara otomatis angka kemiskinan akan naik. Menurutnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan menyelesaikan pokok persoalan, karena sejatinya yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan keluarnya.

"Kita melihat bahwa, upaya untuk mengendalikan kemiskinan ini melalui BLT itu tidak akan menyelesaikan pokok persoalannya, karena sesungguhnya rakyat miskin ini harus dicarikan Jalannya, bukan diberi sesuap nasi atau diberikan BLT, karena itu tidak menghilangkan kemiskinan yang sudah mereka hadapi bertahun-tahun," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I tersebut.(ndy/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan

Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik

Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?

Foto-foto The Beatles yang Hilang Ditemukan, Sir Paul McCartney 'Dibanjiri Emosi'

Tujuh Isu Keumatan yang Dicetuskan Muhammadiyah Perlu Diperhatikan

Terdakwa Eddy Kasus Pemalsuan Divonis 1,3 Tahun Penjara, Pengacara Terdakwa Nyatakan Banding

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2