Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Advokat
Hakim Tolak Gugatan PMH 10 Pejabat RI, Penggugat Banding
2019-10-02 05:09:42
 

Alexius Tantrajaya bersama stafnya di depan Ruang Sidang, PN Jakpus (Foto: BH/ ams)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Apes benar nasib yang dialami oleh Maria Magdalena Andriani Hartono. Pasalnya, Laporan Polisi (LP) diduga telah dihentikan alias SP3. Sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah di tolak oleh Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Djoenaidie, di PN Jakarta Pusat pada, Selasa (1/10).

Dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan penasehat hukum Maria Magdalena, advokat Alexius Tantrajaya sebagai Penggugat bukan domain perdata melainkan ranah pidana.

Dalam pertimbangnnya majelis berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan penggugat bukan kewenangan perdata melainkan ranah pidana. Menurut Hakim agar penggugat sebaiknya melakukan gugatan praperadilan

"Setelah kami pertimbangkan dan cermati gugatan dari penggugat itu. Justru yang dipermasalahkan itu adalah laporan pidana yang tidak ditindaklanjuti hingga sepuluh tahun lebih delapan bulan. Majelis "seakan-akan" dalam gugatannya diminta pengugat untuk para tergugat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Padahal itu bukan kewenangan perdata, itu ranah pidana. Artinya gugatan itu bisa dilakukan dengan gugatan praperadilan," ucap Majelis Hakim di PN Jakpus, Selasa (1/10).

Usai pembacaan putusan, Alexius Tantrajaya menyatakan akan banding, karena ia merasa beda pendapat dengan majelis hakim.

"Saya akan banding karena beda pendapat," ujarnya kepada wartawan di depan ruang sidang PN Jakpus.

Menurut Alexius perkara pidana itulah yang menyebabkan dirinya menggugat selaku advokat. Karena ia merasa dirugikan, ucapnya.

Alexius berkisah, dulu saat disumpah, menurutnya harus memperjuangkan hak klien. "Apabila ada hak-hak hukumnya dilanggar, sebagai advokat kita harus memperjuangkannya dan itulah sumpah kita sebagai advokat," ungkapnya.

Duduk Perkara

Perkara ini bermula ketika Maria melaporkan kasus yang dialaminya ke Mabes Polri pada 8 Agustus 2008 lalu, sesuai LP No. Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2018, di Bareskrim Mabes Polri. Perihal dugaan keterangan palsu dan terlapornya Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata.

Nah, hingga Juli 2019, LP kasusnya belum ada kejelasan, dan konon kabarnya kasus tersebut telah dihentikan alias SP3 oleh Mabes Polri secara diam-diam. Oleh sebab itu Maria pun melalui kuasa hukumnya, Alexius Tantrajaya menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, Alexius sebagai advokat disebut sebagai penggugat. Sedangkan dasar gugatannya karena dirinya hingga saat ini belum mendapatkan kepastian hukum, dan profesinya sebagai advokat merasa dilecehkan para tergugat.

Tergugat yang dimaksud Alexius adalah: Pemerintah Indonesia (Presiden RI), Ketua DPR, Ketua KPK, Ketua Kompolnas, Ketua Komnas HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI, masing masing disebut sebagai tergugat I sampai dengan X. Sedangkan Ketua Ombudsman diposisikan sebagai turut tergugat.

Dalam berkas gugatannya, tergugat I sampai X menurutnya telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap penggugat. Terkait PMH tersebut, Alexius Tantrajaya mengajukan ganti rugi sebesar Rp 1,1 miliar secara tanggung renteng terhadap tergugat I sampai X.

Menurut Alexius para tergugat telah mengingkari sumpah dan janji sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya,” ujarnya.

Sedangkan surat permohonan perlindungan hukum yang diajukannya diabaikan selama rentan waktu 10 tahun lebih.

“Kepada presiden, kami juga sudah berkirim surat seperti ke lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Hasilnya, jangankan perlindungan hukum, merespon surat kami pun tak pernah. Akibatnya, pengaduan klien kami menggantung terus padahal batas kadaluarsanya tinggal setahun, lagi” pungkasnya.(bh/ams)




 
   Berita Terkait > Advokat
 
  Ratusan Advokat Deklarasi Ricardo Simanjuntak dan Melli Darsa Siap Pimpin PERADI 2020 - 2025
  Prahara Advokat Sejak 2006, Tiga Wartawan Saksinya
  Hakim Tolak Gugatan PMH 10 Pejabat RI, Penggugat Banding
  Ketua DPR Wacanakan Satu Desa Satu Advokat
  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Advokat AL Dalam Kasus Asuransi
 
ads1

  Berita Utama
Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?

Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Indonesia Dapat Dukungan Palang Merah Internasional Usai Sampaikan Program Hukum Humaniter

Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?

Nadiem Makarim Harus Belajar Kembali Tentang Kebudayaan

LPSK Apresiasi Artis Baim Wong, Bantu Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO

Adriani Didakwa Melakukan Penipuan dengan Pemalsuan Surat Tanah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2