Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
2022-08-22 14:39:52
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak siap menghadapi krisis global dunia. Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia terima, pemerintah dinilai belum bekerja optimal mengamankan harga komoditas pangan di Indonesia.

"Bagaimana stabil pangan kita ini? Kondisi harga-harga, baik pangan maupun energi termasuk BBM dan gas, sudah melampaui batas nalar. Memang kondisi krisis global menghantui di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, energi hingga lingkungan tapi saya melihat pemerintah tidak siap menghadapi ini semua," tutur Akmal dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Minggu (21/8).

Lebih lanjut, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu turut menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang beranggapan harga komoditas pangan di Indonesia relatif stabil. Padahal, jika ditelusuri, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Jumat (19/8/2022) lalu menunjukkan sejumlah harga pangan mengalami kenaikan yang fluktuatif. Mulai dari harga telur yang naik sebesar 0,83 persen dibanding hari sebelumnya.

Daging ayam naik sebesar 0,58 persen menjadi Rp34.650 per kg. Harga cabai pun kembali naik tipis seperti cabai merah besar sebesar 0,47 persen dibanding kemarin menjadi Rp63.750 per kg, cabai rawit merah naik 0,15 persen menjadi Rp66.350 per kg, cabai merah keriting harganya tetap pada Rp63.200 per kg, dan cabai rawit hijau turun 0,47 persen jadi Rp52.750 per kg. Terakhir, rata-rata harga telur dan daging ayam ras masih mengalami kenaikan di seluruh pasar tradisional Indonesia.

"Jangan sampai pemerintah terlena dengan pernyataan-pernyataannya. Kondisi pangan kita masih tidak stabil. Biaya logistik akibat kenaikan BBM menjadi unsur besar naiknya harga pangan yang jauh dari lokasi produksi pertanian pangan, termasuk perikanan. Sudah dapat terlihat jelas di lapangan, jika pemerintah bekerja optimal memperbaiki kondisi tata niaga pangan, tanpa mesti diekspose, masyarakat sendiri dapat menilai baik buruknya kinerja pemerintah," legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II itu.(ts/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1444 Hijriah Jatuh pada 23 Maret 2023

Hanura Usul Pembentukan UU Pembuktian Terbalik Soal Harta Kekayaan Pejabat Negara

HNW, Wakil Ketua MPR: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk 'Menunda Pemilu', Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi

Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kuasa Hukum Budi Hartono Linardi Ungkap Bahwa Kliennya Seharusnya Bebas

Benny Rhamdani Dukung Instruksi Presiden Jokowi Larang Pejabat Pemerintahan Adakan Bukber

Larangan Bukber bagi Pejabat Berpotensi Mengalami Perluasan Makna

Kemenhub Diingatkan Agar Mudik Lebaran 2023 Harus Lebih Lancar dan Terkendali

Agar Adil, HNW Usulkan Cuti Bersama dan Libur Idul Fitri 1444 H Dikoreksi dengan Dimajukan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2