Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
ICW Yakini KPK Enggan Cari Harun Masiku
2020-10-24 07:04:30
 

Mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku sebagai DPO oleh KPK.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bukan tak mampu menangkap buronan Harun Masiku sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun Firli Bahuri Cs memang dinilai tidak mau menangkap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sejak awal.

"Sejak awal ICW sudah memiliki keyakinan bahwa KPK bukan tidak mampu untuk meringkus mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku, akan tetapi memang tidak mau," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam pesan singkatnya, Jumat (23/10).

Padahal, sambung Kurnia, selama ini KPK dikenal sangat handal dalam mencari buronan kasus korupsi. Namun pada periode kelima ini, performa penindakan KPK justru terlihat sangat menurun drastis. "ICW juga turut mengusulkan agar Tim Satuan Tugas yang sebelumnya dibentuk untuk mencari Harun Masiku lebih baik dibubarkan saja. Sebab, sampai saat ini efektivitas dari tim tersebut tidak kunjung terlihat," ujarnya.

Tak hanya itu, Kurnia menilai, seharusnya Pimpinan KPK mengevaluasi kinerja Deputi Penindakan. Sebab lanjut Kurnia, Deputi Penindakan adalah pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab atas buruknya performa Tim Satuan Tugas pencarian Harun Masiku.

"Dewan Pengawas juga diharapkan dapat bertindak untuk turut menyikapi polemik ketidakjelasan kinerja KPK dalam menangkap Harun Masiku. Misalnya dengan memanggil Ketua KPK dan Deputi Penindakan untuk dimintai keterangan terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi untuk dapat menemukan dan menangkap Harun Masiku," tegasnya.(republika/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP

PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali

Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satgas COVID-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran

Resmob Polda Metro Ringkus Komplotan Penipu yang Dikendalikan Warga Negara Afrika

Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi

Kasus Kerumunan Massa Acara Akad Nikah Putri HRS Disebut Ada Unsur Pidana

Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2