Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Keppres
Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan
2020-04-02 08:27:51
 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.(Foto: Arief/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3) masih membingungkan dalam pengimplementasiannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) di wilayahnya masing-masing.

"Keppres ini masih membingungkan bagi gubernur dan bupati/walikota untuk mengeksekusinya di lapangan. Sebab, dalam Keppres ini disebutkan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara teknis pelaksanannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang hingga kini belum ada," kata Guspardi dalam rilisnya, Rabu (1/4).

Menurutnya, kebijakan yang diambil Presiden tersebut memperlihatkan betapa masukan yang disampaikan oleh para (pejabat) pembantunya tidaklah matang dalam mempertimbangkan berbagai aspek dan regulasi yang ada. "Harusnya para (pejabat) pembantu Presiden itu memberikan masukan yang paripurna kepada Presiden, sehingga kebijakan yang dilahirkan bisa menjadi solusi terbaik," tandasnya.

Bahkan sehari sebelum Keppres itu dilahirkan, tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Presiden Jokowi dalam menyikapi perkembangan wabah Corona yang kian meluas, melalui rapat kabinet terbatas, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disertai dengan status darurat sipil. Namun tak lama kemudian kebijakan ini menimbulkan banyak kontra.

Guspardi menilai penetapan status darurat sipil saat itu kuranglah tepat dikarenakan ada beberapa alasan, yakni antara lain, dasar hukumnya adalah Perppu tentang keadaan bahaya, dimana kelahiran Perppu ini sendiri lahir dimasa revolusi sebagai respon terhadap situasi pada saat itu yang sifatnya sementara dan temporal.

Perppu itu lahir sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Oleh karena itu jika Perppu tersebut diterapkan maka belum tentu sesuai dengan situasi dan sistem politik yang ada saat ini, lanjutnya. "Perppu itu ditetapkan bilamana keamanan atau tertib hukum terancam. Salah satunya, bisa diakibatkan oleh bencana alam. Sementara, bencana yang dihadapi saat ini adalah bencana non-alam. Selain itu, saat ini sudah ada BNPB dan gugus tugas yang bekerjasama dengan 33 kementerian/lembaga yang ditugaskan untuk mengatasinya," terangnya.

Guspardi meminta dalam situasi saat ini, Pemerintah harus segera mengambil kebijakan matang dan paripurna untuk mencegah penyebaran virus Corona yang kian meluas. "Kita minta Presiden memberlakukan karantina wilayah seperti yang diamanatkan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Karena dengan aturan ini, masyarakat bisa diatur lebih taat dan tertib. Ini adalah kunci dari keberhasilan physical distancing (jaga jarak)," sebutnya.

Legislator dapil Sumatera Barat II itu menyatakan, untuk dapat mengimplementasi kebijakan tersebut, Pemerintah harus segera menerbitkan PP yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara lebih teknis dan operasional. "Dengan adanya ketentuan itu tentu Pemprov dan Pemkab/Pemkot dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mencegah penyebaran virus Corona. Semoga dengan berbagai upaya yang kita lakukan, virus Corona dapat cepat berlalu dari bumi NKRI ini," pungkasnya.(dep/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Keppres
 
  Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan
  Kasus Keppres Bodong, Musuh Dalam Selimut Jokowi Semakin Berani
  Keppres Diperlukan untuk Susun Struktur Barekraf
  Jubir Presiden Jelaskan Keppres Pemberhentian Prabowo Yang Bocor
  Yakin Jadi Ikon Sejarah, Presiden Siapkan Keppres Penuntasan Penelitian Gunung Padang
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China

Din Syamsuddin: Narasi 'PKI Tidak Akan Bangkit' Itu Narasi Pendukung Komunis

Berprestasi, 3 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Raih Penghargaan dari Kapolda Nana Sudjana

Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2