Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pendidikan
Impor Rektor Tak Hargai Bangsa Sendiri
2019-08-08 11:59:22
 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Abdul Fikri Faqih (Foto: Oji/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana mendatangkan (impor) rektor asing untuk memimpin di sejumlah perguruan tinggi dalam negeri dinilai telah menodai prestasi para akademisi sekaligus tak menghargai Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa sendiri. Dampak negatif globalisasi saja belum mampu diatasi, mengapa pemerintah menambah persoalan baru dengan mengimpor rektor asing. Itu sangat ironis.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan hal ini saat diminta komentarnya lewat jaringan Whatsapp, Kamis (8/8/2019). Fikri melihat, banyak ironi di balik kebijakan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang mengusulkan rektor asing bisa memimpin pergurun tinggi Indonesia. Bukankah pemerintah mengakhawatirkan intervensi asing. Mengapa justru mendatangkan rektor asing yang membuka kemungkinan intervensi tersebut.

"Kita mengkhawatirkan intervensi asing di era sekarang, malah kita impor rektor. Kita ingin menguatkan nasionalisme, jawabannya kok impor rektor. Bahkan, kita mencurigai dosen, mahasiswa, dan semua civitas academika kita sendiri dengan melakukan screening dari ideologi asing, kok, malah kita longgar dengan warga asing yang jelas mereka tak akan bisa menanamkan nilai-nilai ideologi negara kita," papar politisi PKS ini.

Fikri menyerukan pemerintah sebaiknya tak mengimpor rektor asing itu, karena akan menimbulkan kisruh di kalangan akademisi. Sebaliknya, pemerintah harus menghargai prestasi anak bangsa sendiri yang telah memajukan bangsa ini lewat perguruan tinggi. "Lalu, bagaimana dengan orang-orang Indonesia di luar negeri yang malah tidak mau pulang karena tak diakomodasi kemampuannya. Apa tidak sebaiknya fenomena brain drain ini diatasi dengan mengundang mereka pulang," tutur legislator dapil Jateng IX itu.(mh/sf)/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023

BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang

 

  Berita Terkini
 
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung

Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol

Biro Kepegawaian Kejaksaan Optimalkan Pola IT Menuju Zona Integritas

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2