Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Polusi Udara
Inggris Digugat Karena 'Udara Kotor'
Monday 24 Feb 2014 07:34:30
 

Meski wilayahnya nampak permai segar, Inggris dianggap tak penuhi kewajiban udara bersih.(Foto: Istimewa)
 
LONDON, Berita HUKUM - Komisi Eropa memulai upaya hukum untuk menggugat Inggris karena dianggap gagal mengatasi masalah polusi udara.

Menurut UE tingkat kadar nitrogen dioksida, terutama dari gas buang mesin diesel, "berlebihan" di banyak kota di negara kerajaan itu.

Menurut Komisi Eropa gas buang ini adalah biang kerok munculnya masalah penyakit pernafasan akut dan kematian prematur.

Gugatan dilayangkan setelah Inggris dianggap gagal memenuhi tenggat UE untuk membersihkan udaranya pada tahun 2010, dimana pemerintah Inggris mengakui London tak akan mampu memenuhi kewajiban ini sampai 2025.

Aturan tentang kualitas udara minimum di Eropa disahkan dalam petunjuk UE yang mulai berlaku sejak 2008.

Di dalamnya diatur batas atas materi pengotor udara termasuk zat partikulat serta kandungan nitrogen oksida, serta asap yang muncul dari pembakaran bahan bakar minyak dari fosil.

Zat-zat tersebut adalah elemen penting dari lapisan ozon di bumi, yang bisa merusak kesehatan manusia juga tumbuhan dan hewan.

Kasus pertama

Nitrogen dioksida (NO2), yang merupakan sisa gas buang utama kendaraan jenis diesel dan truk, bisa membakar lapisan paru-paru dan mengakibatkan penyakit saluran pernafasan.

Zat ini merupakan ancaman serius bagi orang yang tinggal di sisi jalan raya di kota-kota dan bagi mereka yang menderita penyakit asma.

Tahun 2010, saat aturan UE ini mulai berlaku kandungan nitrogen dioksida di Inggris melebihi ambang batas di 40 zona dari 43 wilayah yang diatur pemerintah setempat.

Setelah dilakukan perbaikan, Inggris menyatakan ambang batas zat berbahaya ini di 16 zona, termasuk London, sulit diturunkan sebagaimana diatur agar memenuhi tenggat baru pada 2015.

Beberapa zona menurut pemerintah baru bisa memenuhi standar tahun 2020, atau bahkan 2025 untuk kota London.

Beberapa negara lain juga menyalahi aturan kualitas udara ini, termasuk Prancis, Swedia dan Denmanrk, namun Inggris menjadi negara pertama yang dipersoalkan.(BBC/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI Gagas Doa Bersama 17 17 17 Serentak dari Sabang-Meuroke

Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

 

  Berita Terkini
 
Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia

Polisi Tetapkan Kiki Adik Bos First Travel Jadi Tersangka

72 Tahun Indonesia Kerja Bersama Wujudkan Kemakmuran Rakyat

Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa

Ketua MPR: Yang Merasa Paling Pancasila Harus Belajar Lagi Sejarah Pancasila

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2