Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
WhatsApp
Inggris Ingin Badan Intelijen Diberi Akses Pantau Komunikasi WhatsApp
2017-03-30 06:00:05
 

Semua pesan di WhatsApp terenkripsi yang berarti pesan-pesan tersebut tak terbaca oleh pihak lain yang melakukan pencegatan komunikasi.(Foto: Istimewa)
 
INGGRIS, Berita HUKUM - Badan intelijen dan keamanan mestinya diberi akses ke layanan pesan terenkripsi seperti WhatsApp untuk mencegah dan menangkal potensi serangan teroris.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd, setelah terjadi serangan teror oleh Khalid Masood di London pada Rabu (22/03) di Jembatan Westminter dan kompleks parlemen di London, yang menewaskan lima orang, termasuk pelaku.

Diyakini Masood melakukan komunikasi melalui WhatsApp dua menit sebelum melancarkan serangan pada pukul 14.40.

"Mestinya tak ada tempat yang bisa dipakai oleh teroris untuk bersembunyi ... kita harus memastikan WhatsApp dan layanan-layanan serupa lainnya tidak bisa dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi rahasia oleh para teroris," kata Rudd dalam wawancara dengan BBC One, hari Minggu (26/3).

"Dalam situasi-situasi tertentu badan-badan intelijen harus bisa mengakses pesan yang dikirim melalui WhatsApp."

Semua pesan di WhatsApp terenkripsi yang berarti pesan-pesan ini tak terbaca jika diretas oleh pihak-pihak lain. Dengan begitu, kalau pun polisi bisa mengakses atau menyadap pesan-pesan Masood di WhatsApp, polisi bisa jadi tidak bisa menduga apa yang tengah dikomunikasikan oleh Masood.

Amber Rudd berencana akan menemui sejumlah perusahaan teknologi pekan ini.

Amber RuddHak atas fotoREUTERS
Image captionMendagri Inggris, Amber Rudd, meyakini akses atas WhatsApp bisa mencegah insiden terorisme seperti yang terjadi Westminster, London, pada 22 Maret 2017.

Ketua Partai Buruh yang beroposisi, Jeremy Corbyn, mengatakan kewenangan yang dipunyai pemerintah 'sudah sangat besar' dan menambahkan harus ada keseimbangan antara 'hak untuk tahu' dan 'hak privasi' yang dimiliki warga negara.

Juru bicara WhatsApp mengatakan pihaknya mengecam serangan di London dan siap bekerja sama jika dilakukan investigasi atas kasus ini.

WhatsApp -perusahaan milik Facebook- juga mengatakan sangat penting untuk melindungi kerahasiaan komunikasi di antara para pengguna.

Ini bukan kali pertama pemerintah atau aparat keamanan ingin mengakses layanan komunikasi terenkripsi.

Sebelumnya Apple pernah diminta aparat keamanan menyediakan akses untuk membuka iPhone milik tersangka pelaku penembakan di Amerika Serikat.

Tim Cook, CEO Apple -perusahaan yang membuat iPhone- mengatakan 'keliru kalau pemerintah memaksa Apple menyediakan akses tersebut'.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > WhatsApp
 
  Mulai Menyadap WhatsApp
  Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
  Jangan Sedih! Foto WhatsApp yang Dihapus Bisa Kembali
  Inggris Ingin Badan Intelijen Diberi Akses Pantau Komunikasi WhatsApp
  Pengguna WhatsApp Siap akan Mulai Menerima Iklan
 
ads

  Berita Utama
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 

  Berita Terkini
 
Presiden Minta Masyarakat Papua untuk Memaafkan, Gubernur Papua Sebut Jokowi Tidak Tegas

Organisasi Kepemudaan Desak Pengusutan Tuntas Soal Rasial terhadap Mahasiswa Papua

KontraS: Seharusnya Presiden Minta Maaf Bukan Ajak Warga Papua Saling Memaafkan

Perang Saudara di Suriah: Turki Kutuk Serangan Udara oleh Suriah terhadap Konvoinya

Legislator Dorong BPK Bersifat Independen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2