Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Reshuffle
JK: Reshuffle Bukan Hal yang Istimewa
Monday 03 Oct 2011 16:00:46
 

Jusuf Kalla (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang segera dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan iu adalah hal yang biasa untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang jauh dari harapan rakyat.

Penegasan ini disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10). Menurut dia, jika ada menteri yang perlu diganti merupakan hal yang biasa dilakukan di beberapa pemerintahan di dunia. “Ada (menteri) yang diganti ya pantas-pantas saja. Kalau saya Wapres, bisa saya kasih tahu, kalau sekarang tidak lagi,” selorohnya.

JK memberikan pandangan bahwa sistem penilaian kinerja menteri-menteri sekarang ini, tak sama dengan saat dirinya mendampingi SBY dalam KIB Jilid I lalu. Sekarang, penilaian kinerja menteri ditangani Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Menurut JK, saat menjabat wapres dulu, kinerja menteri dinilainya bersama presiden. Namun, pergantian menteri memang didasari hasil pertimbangan presiden. Namun, ada pula pergantian terkait pertimbangan politis. “Pemerintah juga memerlukan citra, sehingga pertimbangan politis reshuffle kabinet, termasuk pada masalah citra pemerintah di mata rakyat,” tandasnya.

Sementara di tempat terpisah, ribuan massa ‘kaos merah’ yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi, menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Mereka menamakan diri Panitia Bersama Panggung Pancasila Sakti ini, gabungan dari beberapa organisasi dan mahasiswa yakni dari Pemuda Kebangsaan, ProDEM, Gibas, UIN, UMJ, dan 40 organisasi lainnya. Massa melakukan aksi tuntut SBY-Boediono untuk segera mundur.

Massa yang tergabung dalam panitia bersama Panggung Pancasila Sakti ini, dalam orasinya mengeluh bahwa rezim SBY sudah beberapa kali dan melakukan reshuffle, namun ternyata keadaan bangsa justru tidak menunjukkan perbaikan. Akar permasalahan pokok sebenarnya, terletak pada kepemimpinan Presiden SBY dan sistem kenegaraan, politik dan ekonomi yang amburadul.(dbs/irw/wmr)



 
   Berita Terkait > Reshuffle
 
  Pompa Kinerja Menteri Jokowi, Istana Tidak Perlu Endapkan Isu Reshuffle
  Jokowi Disarankan Kembali Kocok Ulang Kabinet
  Anggota Komisi III, Presiden Jangan Ulangi Kasus Archandra
  Bambang Haryo: Ini Kabinet Coba-Coba
  Inilah Menteri Yang Bergeser dan Menteri Baru Kabinet Kerja
 
ads1

  Berita Utama
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

 

ads2

  Berita Terkini
 
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO

Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati

Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang

Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'

Wahai Pemuda, Jangan Jadi Pecundang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2