Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Jiwasraya
JPU: Sidang Jiwasraya Harus Dilanjutkan Karena Eksepsi Sudah Masuk Pokok Perkara
2020-06-18 15:39:17
 

Dr Bob Hasan SH MH Penasehat Hukum Beny Tjokrosaputo (Foto: BH /ams)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 16 Triliun, kembali di gelar dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsi penasehat hukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Menurut ketua Tim JPU perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Kms Roni SH MH pihaknya meminta agar majelis hakim menolak nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan terdakwa Benny Tjokrosaputro dan kuasa hukumnya.

"Memohon kepada majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, dalam putusan sela, untuk memutuskan menolak keseluruhan keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Beny Tjokrosaputro," ujarnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/7)

Menurut JPU persidang perkara dugaan korupsi PT Jiwasraya harus dilanjutkan hungga tahap akhir. Karena eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasehat hukum sudah memasuki materi pokok perkara.

"Secara tegas kami nyatakan bahwa keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut, sudah masuk dalam lingkup materi pokok perkara yang kebenarannya akan dibuktikan lebih lanjut di persidangan," Ucap JPU.

Selain itu JPU juga membantah keberatan para terdakwa yang menilai perbuatan mereka merupakan pelanggaran pasar modal dan bukan tindak pidana korupsi.

"Pasar modal hanya instrumen modus operasi dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Joko Hartono Tirto bersama-sama dengan Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat yang bekerjasama dengan pihak-pihak PT asuransi Jiwasraya Persero yakni Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Syahmirwan," ungkapnya.


Terkait hal itu, Kuasa Hukum Benny Tjokrosaputro, Dr Bob Hasan SH MH menyatakan tanggapan JPU atas eksepsi kliennya tidak memiliki alasan lengkap. Karena apa yang kami dalil kan tidak dijawab.

"Tanggapan JPU tidak lengkap karena eksepsi kita sampai 80 halaman. Tapi, cuma dijawab dengan dua halaman. Apa yang kami dalil kan itu tidak dijawab mereka secara cermat, tepat, dan jelas," ujar Bob Hasan kepada wartawan usai persidangan di PN Jakarta Pusat.

Menurut Bob, perkara dan kasus Jiwasraya merupakan kasus yang sangat besar. Lantas Dia pun menyinggung profesionalitas JPU.

"Kasus ini kasus besar yang menjadi perhatian publik dengan nilai kerugian Rp16.8 triliun. Jadi, ini harus profesional, enggak bisa bikin perkara penting di mana ada seseorang yang dituduhkan korupsi, tapi jaksa menjerat orang ini dengan perangkat hukum yang tidak jelas," pungkasnya.JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 16 Triliun, kembali di gelar dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsi penasehat hukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Menurut ketua Tim JPU perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Kms Roni SH MH pihaknya meminta agar majelis hakim menolak nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan terdakwa Benny Tjokrosaputro dan kuasa hukumnya.

"Memohon kepada majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, dalam putusan sela, untuk memutuskan menolak keseluruhan keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Beny Tjokrosaputro," ujarnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/7)

Menurut JPU persidang perkara dugaan korupsi PT Jiwasraya harus dilanjutkan hungga tahap akhir. Karena eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasehat hukum sudah memasuki materi pokok perkara.

"Secara tegas kami nyatakan bahwa keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut, sudah masuk dalam lingkup materi pokok perkara yang kebenarannya akan dibuktikan lebih lanjut di persidangan," Ucap JPU.

Selain itu JPU juga membantah keberatan para terdakwa yang menilai perbuatan mereka merupakan pelanggaran pasar modal dan bukan tindak pidana korupsi.

"Pasar modal hanya instrumen modus operasi dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Joko Hartono Tirto bersama-sama dengan Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat yang bekerjasama dengan pihak-pihak PT asuransi Jiwasraya Persero yakni Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Syahmirwan," ungkapnya.


Terkait hal itu, Kuasa Hukum Benny Tjokrosaputro, Dr Bob Hasan SH MH menyatakan tanggapan JPU atas eksepsi kliennya tidak memiliki alasan lengkap. Karena apa yang kami dalil kan tidak dijawab.

"Tanggapan JPU tidak lengkap karena eksepsi kita sampai 80 halaman. Tapi, cuma dijawab dengan dua halaman. Apa yang kami dalil kan itu tidak dijawab mereka secara cermat, tepat, dan jelas," ujar Bob Hasan kepada wartawan usai persidangan di PN Jakarta Pusat.

Menurut Bob, perkara dan kasus Jiwasraya merupakan kasus yang sangat besar. Lantas Dia pun menyinggung profesionalitas JPU.

"Kasus ini kasus besar yang menjadi perhatian publik dengan nilai kerugian Rp16.8 triliun. Jadi, ini harus profesional, enggak bisa bikin perkara penting di mana ada seseorang yang dituduhkan korupsi, tapi jaksa menjerat orang ini dengan perangkat hukum yang tidak jelas," pungkasnya.



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Banyak Kejanggalan, Perlu Diinvestigasi Mendalam

Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC

Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Banyak Kejanggalan, Perlu Diinvestigasi Mendalam

Optimalkan Arus Lalin di Jalan Inspeksi Kalimalang, Satlantas Polres Metro Bekasi Siapkan Hal Ini

Kemendagri Ajak Bacalon Kepala Daerah, Parpol dan Timses Gelorakan Gerakan Pilkada Sehat 2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2