Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Jaga Idenpendensi, KPK Tolak Undangan DPR
Wednesday 28 Sep 2011 22:47:08
 

Ketua KPK Busyro Muqoddas (Foto: BeritaHUKUM.com)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadiri undangan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bertema penyamaan persepsi RAPBN. Langkah ini diambil untuk mempertahankan idenpendensi sebagai institusi pemberantasan korupsi sekaligus menghindari tudingan diintervensi Dewan, karena tengah menyelidiki pimpinan Banggar.

"KPK harus menjaga idenpensinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Hal ini juga demi kepentingan menjaga kredibilitas DPR. Jangan sampai ada tuduhan intervensi KPK dan juga menjaga independensi KPK," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/9).

Sementara Karo Humas KPK Johan Budi SP menyatakan, penolakan kehadiran pimpinan KPK dalam rapat konsultasi itu, telah dikabarkan pimpinan DPR dengan mengirim surat kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Fraksi Partai Golkar yang mengundang rapat konsultasi itu.

"Pimpinan KPK meminta pemahaman Pimpinan DPR bahwa KPK belum bisa menghadiri undangan rapat konsultasi tersebut. KPK mempertimbangkan itu, karena saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan suap Kemenakertrans dan masih memeriksa pimpinan Banggar yang merupakan bagian dari pengemabnagan kasus itu, jelas Johan.

Dia juga menegaskan, undangan rapat konsultasi pimpinan DPR itu, tidak akan mempengaruhi sikap KPK dalam pemeriksaan pimpinan Banggar DPR. "Jangan disamakan undangan rapat konsultasi dengan apa yang kami lakukan dalam fungsi penegakan hukum. Hadir atau tidak, tidak ada hubungannya dengan proses hukum," tandasnya.

Sebelumnya, KPK memanggil sekaligus memeriksa empat pimpinan Banggar DPR. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Tamsil Linrung (Fraksi PKS) dan Olly Dondokambey (Fraksi PDIP). Pemeriksaan terkait pengembangan kasus dugaan suap Kemenakertrans.(mic/spr)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
  Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
  OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
  Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
  KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2