Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Jaga Idenpendensi, KPK Tolak Undangan DPR
Wednesday 28 Sep 2011 22:47:08
 

Ketua KPK Busyro Muqoddas (Foto: BeritaHUKUM.com)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadiri undangan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bertema penyamaan persepsi RAPBN. Langkah ini diambil untuk mempertahankan idenpendensi sebagai institusi pemberantasan korupsi sekaligus menghindari tudingan diintervensi Dewan, karena tengah menyelidiki pimpinan Banggar.

"KPK harus menjaga idenpensinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Hal ini juga demi kepentingan menjaga kredibilitas DPR. Jangan sampai ada tuduhan intervensi KPK dan juga menjaga independensi KPK," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/9).

Sementara Karo Humas KPK Johan Budi SP menyatakan, penolakan kehadiran pimpinan KPK dalam rapat konsultasi itu, telah dikabarkan pimpinan DPR dengan mengirim surat kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Fraksi Partai Golkar yang mengundang rapat konsultasi itu.

"Pimpinan KPK meminta pemahaman Pimpinan DPR bahwa KPK belum bisa menghadiri undangan rapat konsultasi tersebut. KPK mempertimbangkan itu, karena saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan suap Kemenakertrans dan masih memeriksa pimpinan Banggar yang merupakan bagian dari pengemabnagan kasus itu, jelas Johan.

Dia juga menegaskan, undangan rapat konsultasi pimpinan DPR itu, tidak akan mempengaruhi sikap KPK dalam pemeriksaan pimpinan Banggar DPR. "Jangan disamakan undangan rapat konsultasi dengan apa yang kami lakukan dalam fungsi penegakan hukum. Hadir atau tidak, tidak ada hubungannya dengan proses hukum," tandasnya.

Sebelumnya, KPK memanggil sekaligus memeriksa empat pimpinan Banggar DPR. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Tamsil Linrung (Fraksi PKS) dan Olly Dondokambey (Fraksi PDIP). Pemeriksaan terkait pengembangan kasus dugaan suap Kemenakertrans.(mic/spr)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  ICW Yakini KPK Enggan Cari Harun Masiku
  Busyro Muqoddas: KPK Dimutilasi Tuntas oleh Pemerintah
  Penyidik KPK Nilai Izin Dewan Pengawas Hambat Proses Penegakan Hukum
  Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Perdana kepada 3 Orang Terperiksa
  HUT RI ke-75, KPK: Indonesia Maju, Bebas dari Korupsi
 
ads1

  Berita Utama
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja

Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mau Mobil Matic Tetap Awet Terawat? Ini Cara Mengendarai yang Benar

Satu Tahun Jadi Mendkbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari Serikat Guru

Solusi Kapolda Metro dan Gubernur DKI Jakarta Atasi Keterlibatan Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Kasus Pelecehan Seksual oleh Michael Jackson Kandas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2