Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Jaga Idenpendensi, KPK Tolak Undangan DPR
Wednesday 28 Sep 2011 22:47:08
 

Ketua KPK Busyro Muqoddas (Foto: BeritaHUKUM.com)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadiri undangan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bertema penyamaan persepsi RAPBN. Langkah ini diambil untuk mempertahankan idenpendensi sebagai institusi pemberantasan korupsi sekaligus menghindari tudingan diintervensi Dewan, karena tengah menyelidiki pimpinan Banggar.

"KPK harus menjaga idenpensinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Hal ini juga demi kepentingan menjaga kredibilitas DPR. Jangan sampai ada tuduhan intervensi KPK dan juga menjaga independensi KPK," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/9).

Sementara Karo Humas KPK Johan Budi SP menyatakan, penolakan kehadiran pimpinan KPK dalam rapat konsultasi itu, telah dikabarkan pimpinan DPR dengan mengirim surat kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Fraksi Partai Golkar yang mengundang rapat konsultasi itu.

"Pimpinan KPK meminta pemahaman Pimpinan DPR bahwa KPK belum bisa menghadiri undangan rapat konsultasi tersebut. KPK mempertimbangkan itu, karena saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan suap Kemenakertrans dan masih memeriksa pimpinan Banggar yang merupakan bagian dari pengemabnagan kasus itu, jelas Johan.

Dia juga menegaskan, undangan rapat konsultasi pimpinan DPR itu, tidak akan mempengaruhi sikap KPK dalam pemeriksaan pimpinan Banggar DPR. "Jangan disamakan undangan rapat konsultasi dengan apa yang kami lakukan dalam fungsi penegakan hukum. Hadir atau tidak, tidak ada hubungannya dengan proses hukum," tandasnya.

Sebelumnya, KPK memanggil sekaligus memeriksa empat pimpinan Banggar DPR. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Tamsil Linrung (Fraksi PKS) dan Olly Dondokambey (Fraksi PDIP). Pemeriksaan terkait pengembangan kasus dugaan suap Kemenakertrans.(mic/spr)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
  Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
  KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
  Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
  Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
 
ads

  Berita Utama
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel

KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019

Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019

Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK

 

  Berita Terkini
 
Tragis! Wartawan Harus Pasrah pada Konspirasi Para Pembajak Kemerdekaan Pers

Jokowi-Ma'ruf No Urut 1 dan Prabowo-Sandi No Urut 2 di Pilpres 2019

Sindiran Gatot Nurmantyo Dianggap PKS untuk Ingatkan Publik Soal Sejarah G30S/PKI

Membangun Zona Integritas Polri Sesuai Amanat Undang - undang

DPD RI Undang Calon DOB Se Indonesia Kumpul di Jakarta, Berlanjut Aksi Besar di Jakarta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2