Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kejaksaan Agung
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
2019-08-24 04:43:20
 

Jaksa Agung HM Prasetyo saat acara penyerahan aset rampasan terpidana korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT.(Foto: Istimewa) (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung menyerahkan aset eks barang rampasan perkara Tindak Pidana Korupsi. Barang tersebut berupa tanah beserta bangunan aset bekas PT Sagared yang berlokasi di Jalan WJ Lalamentik, Oepoi, Kelurahan Oebufu, NTT.

Penyerahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 774/KM.6/2017 ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur.

Penyerahan tersebut secara langsung diberikan Jaksa Agung, HM Pasetyo kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) Pathor Rahman, disaksikan oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan pejabat lainnya di NTT, pada Kamis 22 Maret 2019 lalu.

Menurut Jaksa Agung penyerahan barang milik negara itu merupakan wujud nyata dari komitmen kejaksaan untuk berkontribusi secara positif dalam rangka mempercepat penyelesaian benda sitaan, barang rampasan negara atau benda sita eksekusi.

"Optimalisasi pengelolaan barang rampasan negara sebagaimana diharapkan kian terwujud melalui jalinan sinergi dan koordinasi bersama," kata Prasetyo dalam siaran persnya, Jumat (22/8).

Penyerahan aset tersebut atas inisiasi Kejaksaan RI, yang diteruskan kepada Kementerian Keuangan hingga terbit surat keputusan yang menetapkan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya ditetapkan status penggunaannya kepada Kejati NTT.

"Barang rampasan negara ini didasari atas pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset yang baik melalui penetapan status penggunaan aset atau barang milik negara kepada satuan kerja yang membutuhkan. Sehingga fungsi pemanfaatan aset dapat ditingkatkan secara maksimal dalam menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kejaksaan yang dilakukan Kejati NTT," ujarnya.

Prasetyo menyatakan bahwa barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan eks kantor PT Sagared Team yang terletak di Kota Kupang berasal dari barang rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Adrian Herling Waworuntu yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Adapun aset yang diserahkan dan ditetapkan status penggunaannya tersebut terletak di Jalan W.J Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kec Oebufu, Kupang, NTT, seluas 5.050 M2 dengan nilai wajar Rp. 10.672.000.000.

Sementara itu, Kajati NTT Parthor Rahman, menambahkan, penyerahan barang negara tersebut merupakan wujud kesungguhan aparatur kejaksaan yang pada awal penanganan perkara tindak pidana korupsi telah menyita lahan beserta gedung bekas kantor PT Sagared Team dari terpidana Adrian Herling Waworuntu.

"Itu dilakukan agar dapat dipergunakan untuk menuntut pertanggung jawaban pidana dalam bentuk pidana tambahan atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan telah merugikan negara," ucapnya kepada wartawan.

Dia menekankan, penilaian lahan beserta gedung bekas kantor PT Sagared Team telah melalui proses koordinasi yang baik antara pihak Kejati NTT, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang secara garis besar pada prinsipnya memenuhi syarat nilai ekonomis.

"Atas dasar hal tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi Nomor: 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005, jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/Pid/2005/PT.DKI tanggal 24 Juni 2005 jo Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 1982/Pid.B/2004/PN Jakarta selatan tanggal 30 Maret 2005 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan barang bukti dirampas untuk negara," ungkapnya.

Kapuspenkum Kejagung, Mukri menambahkan, pentingnya pemulihan kerugian negara sebagai salah satu marwah pemberantasan tidak pidana korupsi dan sebagai wujud keseriusan dan konsistensi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mengemban tugas pemberantasan tindak pidana korupsi.(bh/ams)



 

 
   Berita Terkait > Kejaksaan Agung
 
  Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
  Kejari Jakpus Kembalikan Harta Rampasan Korupsi Dapen Pertamina
  Biro Kepegawaian Kejaksaan Optimalkan Pola IT Menuju Zona Integritas
  Jamintel Kejagung Apresiasi Jaga Desa, Sebagai Penegakan Hukum
  Jampidsus Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
 
ads

  Berita Utama
Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Kaltim Berakhir Ricuh

Harapan Tokoh Papua ke Mahasiswa yang Kuliah Diluar Papua

MPR Sepakat Perlunya Haluan Negara

Terungkap! Tanah Rencana Ibu Kota Baru RI Dikuasai Taipan Sukanto Tanoto

 

  Berita Terkini
 
Tolak Tuntutan Mahasiswa, Tagar #TurunkanJokowi Trending Topic

KPK Keras: Hei Pak Moeldoko Kami Tidak Hambat Investasi, Tapi Justru...

Negeri di Atas (Awan) Asap!

Serangan Kilang Minyak Arab Saudi: Presiden Iran Minta Pasukan Asing Menjauh

Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Kaltim Berakhir Ricuh

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2