Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Mendagri
Jika Mendagri Ngotot Melantik Hambit, ICW Tempuh Upaya Hukum
Friday 27 Dec 2013 19:56:07
 

Koordinator Divisi Korupsi Politik, Abdullah Dahlan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk tidak ngotot melantik Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jika tetap memaksakan kehendaknya, maka ICW akan menempuh upaya hukum," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Tama S Langkun dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (27/12).

Upaya hukum tersebut, akan diambil baik secara pidana ataupun secara perdata (tata usaha negara). Secara pidana, upaya hukum akan dilakukan berupa pelaporan dugaaan tindak pidanan merintangi proses pemeriksaan terhadap tersangka korupsi.

Sementara secara perdata, berupa gugatan untuk membatalkan SK pengangkatan Hambit sebagai kepala daerah.

"Langkah hukum ini juga sebagai upaya untuk kita melihat publik juga dirugikan atas dipilihnya Hambit karena dia telah melakukan kecurangan," lanjut Koordinator Divisi Korupsi Politik Abdullah Dahlan, seperti dilansir kompas.com.

Sebelumnya diberitakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan memenangkan Hambit dan pasangannya Arton S Dohong dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Oktober lalu.

Putusan itu mementahkan permohonan yang diajukan oleh dua pemohon sekaligus. Atas perkara tersebut, Hambit pun menjadi tersangka kasus suap sebesar Rp 3 miliar terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Ia kini mendekam di rumah tahanan POM DAM Guntur Jaya.

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pelantikan Hambit Bintih akan dilakukan di rumah tahanan Guntur. Hanya saja, KPK menolak usulan pelantikan tersebut.(kmp/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Mendagri
 
  Ini Saran Mendagri Soal Gaya Rambut Pirang Wakil Walikota Palu Pasha Ungu
  Mendagri di Minta Tunda Pelantikan Gubernur Jatim
  Jika Mendagri Ngotot Melantik Hambit, ICW Tempuh Upaya Hukum
  M Nazaruddin Sebut Mendagri Pembohong
  Mendagri Gamawan Fauzi Bawa Buku Tabungan ke Polda Metro Jaya
 
ads1

  Berita Utama
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020

Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia

Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ledakan Dahsyat Lebanon: Puluhan Meninggal, Ribuan Luka-luka, 'Seluruh Beirut Terhantam, Orang-orang Berlumur Darah'

Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota

Pemimpin Sejati Itu Memaafkan

Kejari Gunungkidul Tahan Lurah AG karena Dugaan Korupsi

Polres Metro Tangerang Kota Berhasil Bekuk Tersangka Pengedar Sabu Jaringan Lapas Jakarta-Banten

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2