Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Jokowi
Jokowi Gagal Menarik Simpati Dunia untuk Beri Utangan
2020-12-13 15:08:42
 

Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik, sebagai Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(Foto: BH /mnd)
 
Oleh: Salamuddin Daeng


SETIAP PEMERINTAHAN di seluruh penjuru dunia selalu berusaha, berjuang memulihkan, meningkatkan kepercayaan internasional terhadap mereka.

Tidak sebatas pada masalah masalah keuangan dan anggaran, namun juga upaya menarik minat internasional melalui berbagai cara mulai dari isu pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, komitmen pada dalam pelaksanaan hak azasi manusia, keberpihakan pada lingkungan hidup, dan keseriusan dalam memberantas kemiskinan.

Ternyata dalam keseluruhan hal tersebut, Pemerintahan Jokowi gagal menarik simpati dan minat internasional untuk memberi utang Indonesia.

Berbagai proposal pemerintah ternyata gagal menuai hasil, mulai dari 14 paket kebijakan ekonomi, dilanjutkan dengan megaproyek ambisius, lalu dilanjutkan lagi dengan tax amnesty dan sekarang omnibuslaws, semuanya tidak membuat internasional senang.

Bahkan termasuk gonjang ganjing politik dalam negeri seperti isue intoleransi, radikalisme, ancaman pada demokrasi, semuanya gagal juga menarik simpati internasional untuk mendukung pemerintah Indonesia.

Bahkan Bank Dunia baru baru ini menyatakan proposal omnibuslaw yang sangat dibanggakan pemerintah, malah dipandang merupakan agenda pengrusakan lingkungan, mengabaikan hak pekerja dan mengancam keselamatan penduduk.

Bukti paling nyata bahwa internasional telah menjauh dari pemerintahan ini adalah pemerintah sama tidak lagi dapat memperoleh utang bilateral dan multilateral?

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 utang luar negeri Pemerintahan Jokowi tidak bertambah seupil pun. Bahkan yang terjadi utang luar negeri Pemerintah Jokowi menurun.

Jadi ternyata negara pemberi utang dan lembaga keuangan multilateral tidak ada lagi yang mau menolong Indonesia. Hal ini mengonfirmasi datangnya masa sulit yakni para debt collector akan datang nongkrong di kementerian keuangan menunggu utang segera dibayar oleh pemerintah.

Pemerintahan telah berhadapan dengan tukang tagih yang nongkrong di halaman rumah.

Data statistik eksternal BI mencatat utang pemerintah Indonesia menurun dari 202,872 miliar dolar AS pada akhir tahun 2019 menurun menjadi 200,168 miliar dolar AS pada kwartal II tahun 2020.

Ini jelas kesialan yang besar mengingat dalam masa pandemi ini pemerintah sedang BU alias butuh uang. Uang cash yang banyak disaat penerimaan pajak anjlok secara drastis. Sementara pemerintah menetapkan defisit atau target utang dalam anggaran tahun 2020 lebih dari 1.000 triliun rupiah.

Keadaan yang dihadapi Presiden Jokowi sangat membayakan. Apa itu bahayanya? Satu sisi pemerintah dihadapkan harus membayar kewajiban dalam mata uang asing, khususnya kewajiban dalam US dolar dalam masa sulit, sedangkan penerimaan utang dalam mata uang asing tidak diperoleh sepeserpun.

Uang rupiah masyarakat akan disedot untuk bayar utang dolar dan mata uang asing lainnya. Cilakanya lagi pandemi covid 19 diperkirakan sampai dengan tahun 2025, yang akan membuat penerimaan negara makin anjlok.

Sementara debt collector alias tukang tagih utang sudah nongkrong di halaman kantor menteri keuangan. Berat dan serem ya sinuhun.

Penulis adalah peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(RMOL.id/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Jokowi Minta Dikritik, Langsung Disamber JK: Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?
  Bicara Kondisi Bangsa, Amien Rais dkk Minta Jokowi Mundur atau Rekonstruksi Ulang
  Jokowi Gagal Menarik Simpati Dunia untuk Beri Utangan
  Di Era Jokowi, Kebobrokan Negara Terbongkar
  Sepanjang Indonesia Berdiri, Jokowi Satu-satunya Presiden yang Anak dan Menantunya Ikut Pilkada
 
ads1

  Berita Utama
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Misi Atasi Pandemi, Menkes: Tantangan Terbesar adalah Jumlah Vaksin

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI

Begini Keterangan Ali Said Setelah Dikeluarkan dari Perusahaan Tanpa RUPS

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2