Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Hoax
Jubir BPN: Polisi Diam, Pidato 'Marah' Jokowi Soal Saracen Hanya Pura-pura
2019-02-11 06:54:07
 

Ferdinand Hutahaean, Jurubicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Jokowi sendiri resah dengan keberadaan kelompok Saracen. Bahkan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia itu telah memerintahkan Kapolri agar mengusut tuntas kelompok Saracen hingga ke akar-akarnya.

Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean mengingatkan, sudah sepatutnya Polisi seharusnya menjalankan perintah Presiden berdasarkan penjelasan pihak Facebook terkait jaringan Saracen sebagai akun-akun penyebar hoax dan fitnah dihapus oleh Facebook, termasuk Fanspage milik Permadi Arya alias Abu Janda yang dianggap facebook telah melakukan perilaku tidak wajar di situsnya..

Menurut dia, jika polisi diam saja justru memperkuat kecurigaan Saracen buatan pemerintah.

"Berarti waktu Pak Jokowi dengan mimik serius dan marah terkait Saracen yang waktu itu dia bilang sangat jahat dan sadis ya saya berfikir itu retorika belaka, pura-pura marah, karena pendukungnya lah yang terlibat di Saracen," ucap Ferdinand kepada Kantor Berita Politik RMOL, MinggU (10/2).

Ada sekitar 207 halaman, 800 akun Facebook, 546 grup, serta 208 akun Instagram Indonesia yang dihapus Facebook Inc. Beberapa akun di antaranya selain milik Permadi Arya (halaman), juga Kata Warga (halaman), Darknet ID (halaman), berita hari ini (Grup), ac milan indo (Grup).

Head of Cybersecurity Policy Nathaniel Gleicher, melalui keterangan resminya, menyatakan bahwa ratusan akun yang dihapus tersebut berhubungan dengan sindikat Saracen.

"Sudah selayaknya ditindaklanjuti menjadi pelanggaran hukum yang luar biasa jahatnya menurut Pak Jokowi. Jadi sekali lagi kita meminta kepolisian untuk menindak lanjuti informasi awal yang diberikan pihak Facebook tersebut," tegas Ferdinand.

Kepolisian, menurut Ferdinand, tidak bisa mengabaikan begitu saja informasi Facebook tersebut karena Saracen telah menebarkan fitnah dan hoax yang sangat kejam.

"Kita tunggu langkah konkret dari kepolisian atas penutupan akun-akun tersebut," pungkasnya.(wid/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Hoax
 
  Polda Metro Tetapkan 10 Tersangka dari 14 Kasus Hoax Soal Pandemi Covid-19 Periode April 2020
  Penyebar Hoaks Covid-19 Diancam Sanksi Kurungan dan Denda Rp1 Miliar
  Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19
  Buzzer Pendukung Jokowi Merajalela, YLBHI: Demokrasi Terancam Punah!
  GESIT Deklarasikan Gerakan Lawan Hoax dan Radikalisme di Sosmed
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle

Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia

Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur

Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah

Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2