Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
BPJS
Jumlah ASN Penguji UU BPJS Bertambah
2019-12-08 17:56:16
 

Andi Muhammad Asrun selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara pengujian UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.(Foto: Humas/Gani)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Sidang perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Manahan M.P. Sitompul ini digelar pada Selasa (3/12) lalu di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam sidang kedua ini, para pensiunan dan PNS aktif melalui Andi Muhammad Asrun selaku kuasa hukum menyebutkan beberapa perbaikan permohonan di antaranya penambahan Pemohon dan kedudukan hukum serta kerugian konstitusional para Pemohon dengan keberlakuan norma a quo. Pada sidang sebelumnya, jelas Asrun, pihaknya mengujikan 5 pasal yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66. Namun kemudian diubah menjadi dua pasal saja, yakni Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS. Berikutnya, sambung Asrun, pihaknya juga menambahkan satu Pemohon atas nama Mula Pospos yang juga merupakan pensiunan ASN yang mengalami kerugian yang sama seperti para Pemohon lainnya.

Penyusutan Manfaat

Sehubungan dengan kerugian konstitusional para Pemohon, Asrun menjabarkan elaborasi kerugian para Pemohon dalam bentuk tabel perbandingan, yang menggambarkan adanya penyusutan secara ekstrem pendapatan atau manfaat pensiun yang dialami para Pemohon.

"Jadi, jika program hari tua dan program pembayaran pensiun PT Taspen dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon hanya dibayarkan nilai tabungan hari tua hanya sebesar jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Kalau hasil pengembangannya nol, maka dia hanya terima akumulasi iuran. Kalau dia membayar iuran hanya 12 bulan, hanya 12 bulan, berbeda dengan ketika masih dikelola oleh PT Taspen," jelas Asrun yang hadir dalam sidang dengan didampingi prinsipal.

Mengutip putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan legalitas PT Taspen dalam Putusan MK Nomor 96 Tahun 2017, maka menurut Asrun, terdapat hubungan causal verband antara potensi kerugian dengan berlakunya suatu norma. Sehingga, dengan Mahkamah menyatakan bahwa norma a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka potensi hilangnya kerugian konstitusional Pemohon itu akan hilang.

Pada sidang sebelumnya, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena terjadi penurunan manfaat dan layanan akibat pengalihan layanan program TASPEN kepada BPJS yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh para Pemohon. Menurut para Pemohon, kebijakan atau politik hukum pemerintah menganut keterpisahan manajemen tata kelola jaminan sosial antara pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dengan pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara. Hal tersebut termaktub dalam PP 45/2015 juncto PP 46/2015 yang menegaskan bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun bagi Peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara dikecualikan dalam PP tersebut dan diamanatkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Dengan demikian, menurut para Pemohon, pembentuk undang-undang menghendaki pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Pensiun dan program jaminan hari tua bagi PNS dan Pejabat Negara (Pegawai yang bekerja pada penyelenggara negara), diselenggarakan secara terpisah dari pengelolaan program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi pegawai yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta). Hal ini menyebabkan para Pemohon merasakan adanya potensi kehilangan hak-hak terkait keuntungan yang selama ini didapatkan melalui keikutsertaan dalam Program Jaminan Sosial dan Tabungan Hari Tua akan hilang sejalan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diujikan.(SriPujianti/LA/MK/bh/sya)



 
   Berita Terkait > BPJS
 
  Keputusan Pemerintah Naikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Tepat
  Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan Mahkamah Agung Soal Kenaikan Iuran BPJS
  BPJS Kesehatan Itu Amanat Konstitusi, Harus Dipenuhi Kalau Tak Ingin Presiden Dimakzulkan
  Rakyat Tak Boleh Tangung Beban Defisit BPJS Kesehatan
  Inggris Subsidi Biaya Kesehatan di Tengah Covid-19, Indonesia Naikkan Iuran BPJS
 
ads1

  Berita Utama
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan

Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar

Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman

KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT

Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2