Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Nelayan
KNTI Dorong 3 Poin Penting Agar Arah Baru Kebijakan Kelautan dan Perikanan Lebih Adil
2020-02-17 21:08:27
 

KNTI saat menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pakar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Prof Ahmad Erani Yustika menyebut 3 poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah agar arah baru kebijakan kelautan dan perikanan lebih memberikan rasa keadilan bagi para pelaku usaha perikanan di Indonesia.

3 poin penting itu yakni pertama, melakukan transformasi struktur ekonomi dan industri perikanan nasional agar menjadi lebih adil dan kokoh.

"Kapal-kapal ikan Indonesia ukuran menengah dan besar harus mengisi perairan ZEEI dan Internasional," kata Ahmad Erani, di kantor KNTI, Jakarta Selatan, Senin (17/2).

Sementara, lanjut dia, nelayan kecil dan tradisional berhimpun dalam koperasi untuk dapat mengelola perairan kepulauan dalam skala ekonomi. Menurut Ahmad Erani, kemitraan antara koperasi nelayan dan pembudidaya ikan dengan pelaku usaha menengah dan besar akan memperkuat daya saing industri perikanan nasional; dan, mengokohkan strategi nasional pemberantasan IUU Fishing.

"Kami berpandangan selain melakukan konsolidasi orang dan hasil produksi nelayan, koperasi nelayan dapat berperan penting dalam mengonsolidasi program-program pemerintah (a.l. akses terhadap lahan, pembiayaan, benih, dll), BUMN maupun swasta yang relevan dengan penguatan ekonomi keluarga nelayan kecil dan tradisional untuk naik kelas," lugasnya.

Kemudian yang kedua, tambah Ahmad Erani, melakukan transformasi perikanan tangkap ke perikanan budidaya.

"Masa depan pangan dunia ada di laut. Dan, masa depan pangan-laut adalah di perikanan budidaya. Karenanya, ke depan basis kekuatan ekonomi perikanan nasional adalah budidaya. Seluruh daya-upaya negara mulai ditujukan untuk memperkuat SDM dan inovasi teknologi yang mendukung tumbuhkembangnya perikanan budidaya di Tanah Air," paparnya.

Ketiga yaitu, melakukan transformasi model pengelolaan perikanan yang sebelumnya eksploitatif dan hanya fokus pada komoditi, diharapkan mulai fokus pada kesejahteraan pelaku.

"Oleh sebab itu, penggunaan trawl dan jenis alat tangkap merusak lainnya, harus dipastikan tidak lagi beroperasi di seluruh perairan Indonesia," pungkasnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Nelayan
 
  Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang Dukung Pilkada Serentak 2020 Kondusif
  KNTI Dorong 3 Poin Penting Agar Arah Baru Kebijakan Kelautan dan Perikanan Lebih Adil
  Ranperda Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kaltim Rampas Ruang Hidup Nelayan
  Agustus 2019, Jambore Nelayan Se-Kaltim akan Digelar di Pulau Miang Kutai Timur
  Nelayan Aksi Datangi Istana, Komisi IV Minta Penjelasan ANI
 
ads1

  Berita Utama
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita

Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19

Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan

Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2