Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
BPJS
Kajari Gunung Mas Bersama Tim BPJS Sosialisasi JKN dan KIS
2019-09-12 22:22:55
 

Kejari Gunung Mas bersama tim BPJS saat sosialisasi di Palangka Raya.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Palangka Raya. Mereka melakukan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan khususnya usaha mikro di wilayah Kabupaten Gumas.

"Setiap badan usaha wajib mendaftarkan karyawannya kedalam asuransi BPJS Kesehatan. Jika belum terdaftar, tentu mereka akan kesulitan untuk membayar biaya kesehatan. Biayanya pasti mahal jika ditanggung sendiri dan tentu akan mengurangi produktivitas karyawan," ujar Kajari Gunung Mas, Koswara, dalam siaran persnya, Kamis (12/9).

Menurut mantan Kasi Penku Kajati Jabar tersebut baru 73 persen masyarakat di Kabupaten Gunung Mas yang ikut atau terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan unit usaha mikro yang mengikutsertakan karyawannya ke dalam asuransi BPJS Kesehatan baru sekitar 33 persen atau 94 perusahaan dari 284 perusahaan yang ada.

"Setiap pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, menengah dan kecil wajib mendaftarkan karyawannya kedalam kepesertaan jaminan BPJS Kesehatan. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan," ucapnya.

Selain itu, menurut Koswara ada aturam sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk karyawan. Apabila pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang BPJS Kesehatan, akan dikenakan sanksi administrarif berupa, teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

"Akan ada sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan tentang pembayaran dan penyetoran iuran jaminan sosial, yaitu dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama delapan tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar," ungkapnya.

Koswara berharap, jangan sampai ada pemilik atau pemimpin perusahaan yang terkena sanksi sebagai akibat tidak mendaftarkan karyawannya ke asuransi BPJS Kesehatan, baik alasan kemanusiaan, produktivitas maupun sanksi administratasi dan pidana, pungkasnya.(bh/ams)





 
   Berita Terkait > BPJS
 
  Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
  Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
  Legislator Pertanyakan Tidaklanjut Rekomendasi BPKP kepada BPJS Kesehatan
  Komisi IX Geram Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Ikut Naik
  Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Keputusan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Polda Gorontalo Siap Mendukung Kelancaran Pembangunan Daerah

Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat

Kapolda Hadiri Pencanangan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19

Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2