Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
2020-06-01 08:08:50
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kekhawatiran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur bahwa Kota Surabaya bisa berubah menjadi seperti Kota Wuhan di Hubei, China dinilai cukup wajar.

Sebab, kekhawatiran itu tidak lepas dari pemerintah pusat yang terus menerus menunjukkan inkonsistensi dalam penanganan virus corona.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata menilai, lonjakan pasien positif Covid-19 di Surabaya merupakan buntut dari pemerintah yang tidak tegas dalam aturan pergerakan atau perpindahan manusia.

"Publik malah disuguhkan perdebatan definisi soal mudik vs pulang kampung," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).

Dian melanjutkan, Gugus Tugas awalanya disebut sebagai otoritas terdepan soal penanggulangan penyebaran Covid-19. Namun, kenyataan di lapangan sangat bertolak belakang dengan harapan. Terutama mengenai perdebatan mengenai pergerakan orang.

Dalam hal ini, pemerintah justru memberi relaksasi aturan transportasi massal. Akibatnya, ada pergerakan warga yang melakukan mudik atau pulang kampung.

"Lantaran mencla-mencle aturan yang dipertontonkan pemerintah, maka warga juga mengikuti hal yang sama. Seperti mengabaikan soal aturan physical distancing," jelas Dian.

Fenomena di Surabaya sendiri, kata Dian, terjadinya lonjakan angka Covid-19 telah diprediksi banyak kalangan lantaran tidak tegasnya pemerintah.

"Fenomena Surabaya untuk kasus lonjakan angka Covid-19 sejatinya sudah diduga banyak kalangan. Lantaran aturan yang tidak tegas dan tradisi lebaran," pungkas Dian.(rja/mol/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
  Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat
  Anggaran Covid-19, BKSAP Tegaskan Transparansi Jadi Kunci Penting
  DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19
  Virus Corona: Trump Resmi Menarik AS dari Keanggotan WHO di Tengah Pandemi Covid-19
 
ads1

  Berita Utama
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL

Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat

Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat

Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah

Anggaran Covid-19, BKSAP Tegaskan Transparansi Jadi Kunci Penting

Pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh AS Dinyatakan Melanggar Hukum Internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2