Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kemendikbud
Kemendikbud: KKI 2018 adalah Semangat dari UU Nomor 5 Tahun 2017
2018-11-09 13:19:24
 

Sesditjen Kebudayaan Kemendikbud Sri Hartini.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah mengadakan Pra Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 pada 4-6 November 2018, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud akan menggelar tahapan selanjutnya yakni KKI 2018 pada 7-9 Desember 2018 mendatang.

Sesditjen Kebudayaan Kemendikbud Sri Hartini, mengatakan KKI 2018 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memajukan kebudayaan bangsa sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kongres kebudayaan ini ialah semangat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka dari itu diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang kebudayaan," ujar Sri, Jumat (9/11).

Hal senada disampaikan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid. Menurutnya, KKI 2018 memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat khususnya dalam hal kebudayaan.

"Kita berharap tanggal 7 sampai 9 Desember mendatang bisa meramu menjadi strategi kebudayaan. Sttrategi kebudayaan bukan hanya sebuah dokumen tetapi kita ingin kongres kebudayaan dikenang oleh masyarakat. Mudah-mudahaan bisa menjadi pesan dari upaya kita memajukan kebudayaan," kata Hilmar.

Tujuan utama dari penyelenggaraan KKI 2018, kata Hilmar, ialah untuk mencapai perumusan strategi kebudayaan yang konkrit. "Yang penting dari penyelenggaraan KKI 2018 ini adalah rasa kepemilikan yang tinggi. Ini karena basis data-data yang dihimpun adalah dari seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Aspirasi dari daerah-daerah, diberikan ruang untuk menjadi penyusun strategi kebudayaan," pungkasnya.(bh/mos)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal

Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis

Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan

Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Ormas Agama Nyatakan Sikap Bersama Soal RUU HIP

Bertemu Pimpinan MPR RI, Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno Minta Pro-Kontra RUU HIP Dihentikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2