Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Golkar
Keponakan JK, Erwin Aksa Pilih Nonaktif dari Golkar Demi 02 Prabowo-Sandi
2019-03-19 15:22:43
 

Politikus Erwin Aksa.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Erwin Aksa mengakui dukungannya pada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia pun menyatakan nonaktif dari kepengurusan Partai Golkar.

Dukungan keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ini ditunjukkan dengan kehadirannya saat debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, pada Minggu (17/3) malam lalu. Erwin saat itu terlihat mengenakan pakaian berlogo 02.

"Terkait pilihan saya untuk calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024, perlu saya sampaikan bahwa memang betul saya mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi," ujar Erwin melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (19/3).

Sebagai politikus Golkar, Erwin menyadari bahwa dukungannya pada Prabowo-Sandi tidak sejalan dengan Golkar yang menjadi salah satu partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Erwin memilih untuk nonaktif sementara dari kepengurusan Partai Golkar sampai proses pilpres itu selesai. Ia juga menyampaikan permohonan maaf pada seluruh kader Partai Golkar karena berbeda pilihan.

"Saya mohon maaf kepada seluruh kolega dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, dan dengan ini saya menyatakan nonaktif dari kepengurusan Partai Golkar sampai proses pencapresan selesai," ucap Erwin.

Erwin menegaskan dukungannya pada Prabowo-Sandi merupakan pilihan pribadi. Ia juga mengklaim tak pernah menggunakan atribut Partai Golkar saat mendukung pasangan calon nomor urut 02 itu.

"Pilihan saya ini adalah pilihan pribadi dan dalam hal kampanye maupun sosialisasi capres-cawapres selama ini saya tidak pernah mengatasnamakan dan menggunakan atribut Partai Golkar," katanya.

Erwin mengatakan perbedaan pilihan dengan partai yang menaunginya itu merupakan hal wajar dalam proses demokrasi. Ia meminta agar perbedaan itu disikapi secara bijak dan tidak dipandang negatif.

Erwin mengaku sejak lama telah bersahabat dengan Sandi yang pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan aktif di Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Ia juga yang menggantikan Sandi menjadi ketua umum Hipmi saat penyelenggaraan musyawarah nasional di Bali.

"Kami punya ikatan emosional yang tidak bisa kami hilangkan dan lupakan. Kami memiliki hubungan persahabatan yang hakiki. Saya menggantikan Sandi menjadi ketua umum Hipmi dan Sandi pula yang membantu saya, sehingga bisa menjadi ketua umum Hipmi," tuturnya.

Erwin menegaskan persahabatannya dengan Sandi merupakan hal yang lebih penting dari segalanya. Ia tak ingin persahabatannya dengan Sandi terputus hanya karena berbeda pilihan politik.

"Nilai-nilai persahabatan harus terus dipupuk karena nilai-nilai persahabatan adalah modal sosial yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia," ujar Erwin.

Erwin mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, namun ia menyatakan tidak tergabung dalam BPN.(psp/pmg/CNNIndonesia/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Partai Golkar
 
  Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
  ETOS Indonesia: Nama Ridwan Hisjam Menguat Menuju Golkar 1
  Ketua DPP Partai Golkar Mencium Kejanggalan Rapimnas Golkar 2019
  Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
  Golkar Sudah 'Go Public', Tidak Boleh Ada Calon Tunggal, Bamsoet Dipastikan Maju!
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL

First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2