Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Ulama
Ketua DPR Berharap Ulama Jaga Kerukunan Umat Jelang Pesta Demokrasi
2018-04-19 07:23:51
 

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Hotel Bidakara.(Foto: Jaka/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu kunci terciptanya Pilkada, Pileg serta Pilpres yang aman dan damai. Oleh karena itu, ia berharap seluruh alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama mampu memberi pencerahan kepada masyarakat, untuk terus saling menghargai serta menghormati antar pemeluk agama di Indonesia.

"Kami berharap para alim ulama dan semua tokoh agama bisa turut aktif menjaga ketenteraman masyarakat menjelang Pilkada Serentak dan Pemilu 2019. Kita tentu tidak ingin masyarakat terbelah akibat isu SARA dalam Pilkada dan Pemilu mendatang," tegas Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Rabu (18/4).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua DPD Oesman Sapta serta para tokoh lintas agama itu, Bamsoet menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak yang diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Di tahun 2019 pun Indonesia juga akan melaksanakan Pileg dan Pilres.

Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat demokrasi negara. Penguatan demokrasi mengandung arti bagaimana agar proses Pemilu dan Pilkada tidak sekadar hadir, dirayakan, serta terselenggara secara prosedural, lancar dan aman. Tetapi, juga dapat dirasakan hasilnya secara substantif oleh rakyat.

Meski demikian, politisi Partai Golkar ini mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang demokratis akan menghadapi tantangan berat. Pasalnya, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Sebagai bangsa yang majemuk dan plural, Indonesia memiliki potensi konflik yang sangat tinggi.

"Potensi konflik sosial yang terjadi berasal dari isu SARA. Dari isu SARA tersebut, faktor agama merupakan faktor yang lebih dominan menjadi potensi konflik, bila dibandingkan dengan faktor kesukuan atau hal lainnya. Potensi konflik juga diperuncing dengan keberadaan masyarakat yang dengan mudah diprovokasi berita hoax dan hate speech," ungkap Bamsoet.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada kesadaran dari setiap pihak untuk mampu meredam dan tidak membiarkan konflik sosial mengarah pada disintegrasi bangsa. Negara membutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna meningkatkan semangat persatuan dan kebangsaan.

"Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus terus memupuk rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan di masyarakat. Substansi dari rasa kebangsaan adalah kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa karena kesamaan sejarah dan kepentingan masa depan bersama," kata Bamsoet.

Politisi dapil Jateng itu menekankan, rasa kebangsaan merupakan perekat yang mempersatukan sekaligus memberi dasar kepada seluruh masyarakat, untuk memahami jati diri bangsa. Rasa kebangsaan ini harus semakin nyata tercermin dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu yang damai.

Pada kesempatan itu ia berjanji, DPR akan memprakarsai lahirnya RUU Kerukunan Umat Beragama. Diharapkan melalui RUU tersebut, kerukunan antar umat beragama akan lebih terjamin dan terpelihara.

"DPR sangat terbuka dan berharap masukan dari semua pihak. Untuk itu, dialog antar umat dan para tokoh lintas agama menjadi penting guna merumuskan gagasan dan subtansi RUU tersebut," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri

Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat

Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan

Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2