Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Ketua Fraksi PKS Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya
2020-07-02 19:37:04
 

Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS saat Dialektika Demokrasi bertajuk Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet? di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/2).(Foto: Jaka/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berharap ada tindak lanjut atas kekesalan atau kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya dalam Sidang Paripurna Kabinet pada 18 Juni 2020. Video tersebut beredar luas setelah diunggah sekretariat kabinet sepuluh hari setelahnya atau pada 28 Juni 2020.

Hal ini dikatakan Jazuli dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet? Kerja sama Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/2).

"Saya berharap Pak Jokowi tidak mentok sampai marah kemarin saja, tapi ada tindak lanjutnya, ada implementasinya. Kalau hanya mentok sampai kemarahan itu saja, maka bisa jadi orang menyimpulkan hal itu gimmick. Namun, jika kemarahan tersebut ada tindak lanjutnya, ada implementasinya, maka pasti dugaan gimmick tersebut akan terbantahkan," ujar Jazuli

Jazuli menilai Presiden serius memarahi menterinya. Menurutnya, isi marah Presiden tersebut sejatinya sudah disuarakan pihaknya (Fraksi PKS) jauh sebelumnya. Namun jika kemudian hal tersebut menjadi entry point akan adanya reshuffle dalam kabinet saat ini, ia menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Fraksi kami, PKS, tidak elok ikut-ikutan karena oposisi. Resuffle hak sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Siapapun yang diganti, yang penting kabinet ini bisa menjawab tuntutan dan harapan rakyat terhadap masalah Covid-19 dan masalah kebutuhan dasar lainnya," pungkasnya.(ayu/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Upaya Normalisasi Hubungan dengan Israel Tidak dapat Diterima

Ngobrol Santai Presiden Ahmad Syaikhu, Pimpin PKS dengan Cara Asyik

Inilah Alasan Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak Lagi Jadi Pengurus MUI

Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tim Pemburu Covid-19 Siap Tindak Tegas Pelanggar Prokes di Wilayah Hukum Polda Metro

Haedar Nashir: Muslim yang Kuat adalah Muslim yang Bertangan di Atas

Wartawan di Polda Metro Jaya Jalani Rapid Test Gratis

Polri Akan Tindak Tegas Siapapun Yang Halangi Proses Penegakkan Hukum

Polri: Veronica Koman Provokator, Papua Masih Sah di Bawah NKRI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2