Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Ulama
Ketua DPR Berharap Ulama Jaga Kerukunan Umat Jelang Pesta Demokrasi
2018-04-19 07:23:51
 

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Hotel Bidakara.(Foto: Jaka/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu kunci terciptanya Pilkada, Pileg serta Pilpres yang aman dan damai. Oleh karena itu, ia berharap seluruh alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama mampu memberi pencerahan kepada masyarakat, untuk terus saling menghargai serta menghormati antar pemeluk agama di Indonesia.

"Kami berharap para alim ulama dan semua tokoh agama bisa turut aktif menjaga ketenteraman masyarakat menjelang Pilkada Serentak dan Pemilu 2019. Kita tentu tidak ingin masyarakat terbelah akibat isu SARA dalam Pilkada dan Pemilu mendatang," tegas Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Rabu (18/4).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua DPD Oesman Sapta serta para tokoh lintas agama itu, Bamsoet menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak yang diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Di tahun 2019 pun Indonesia juga akan melaksanakan Pileg dan Pilres.

Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat demokrasi negara. Penguatan demokrasi mengandung arti bagaimana agar proses Pemilu dan Pilkada tidak sekadar hadir, dirayakan, serta terselenggara secara prosedural, lancar dan aman. Tetapi, juga dapat dirasakan hasilnya secara substantif oleh rakyat.

Meski demikian, politisi Partai Golkar ini mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang demokratis akan menghadapi tantangan berat. Pasalnya, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Sebagai bangsa yang majemuk dan plural, Indonesia memiliki potensi konflik yang sangat tinggi.

"Potensi konflik sosial yang terjadi berasal dari isu SARA. Dari isu SARA tersebut, faktor agama merupakan faktor yang lebih dominan menjadi potensi konflik, bila dibandingkan dengan faktor kesukuan atau hal lainnya. Potensi konflik juga diperuncing dengan keberadaan masyarakat yang dengan mudah diprovokasi berita hoax dan hate speech," ungkap Bamsoet.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada kesadaran dari setiap pihak untuk mampu meredam dan tidak membiarkan konflik sosial mengarah pada disintegrasi bangsa. Negara membutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna meningkatkan semangat persatuan dan kebangsaan.

"Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus terus memupuk rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan di masyarakat. Substansi dari rasa kebangsaan adalah kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa karena kesamaan sejarah dan kepentingan masa depan bersama," kata Bamsoet.

Politisi dapil Jateng itu menekankan, rasa kebangsaan merupakan perekat yang mempersatukan sekaligus memberi dasar kepada seluruh masyarakat, untuk memahami jati diri bangsa. Rasa kebangsaan ini harus semakin nyata tercermin dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu yang damai.

Pada kesempatan itu ia berjanji, DPR akan memprakarsai lahirnya RUU Kerukunan Umat Beragama. Diharapkan melalui RUU tersebut, kerukunan antar umat beragama akan lebih terjamin dan terpelihara.

"DPR sangat terbuka dan berharap masukan dari semua pihak. Untuk itu, dialog antar umat dan para tokoh lintas agama menjadi penting guna merumuskan gagasan dan subtansi RUU tersebut," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Ulama
 
  PKS: Pembatalan Kuliah Umum Ustadz Abdul Somad Tunjukkan UGM Tak Siap Berbeda
  Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
  Please, Jangan Bermain-main dengan Isu Ustadz Abdul Somad
  PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
  Ini Tanggapan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Soal UAS
 
ads

  Berita Utama
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun

Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'

Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto

 

  Berita Terkini
 
Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi

KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021

Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir

Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim Sahkan Alat Kelengkapan Dewan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2